Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Salah satunya pembahasan mengenai tuan rumah Asian Games 2018 mendatang dan pembahasan mengenai sanksi para PNS di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) KIR di Muara Angke Kedaung, Jakarta Utara.
"Ngobrol-ngobrol soal Asian Games saja. Terus soal kita punya organisasi Ortala yang baru. Terus kita mau kasih sanksi orang KIR, dinas perumahan. Tidak bisa lagi kan orang-orang yang melanggar kita kasih jabatan. Kalau kamu sudah salah ya harus distafkan. Sama soal KIR, 42 orang mau diapain nih? Tinggal pilih, kalau kamu terbukti korupsi, anda kalau mau baik-baik mundur masih dapat pensiun. Kalau tidak, kami proses pemecatannya. Anda out. Intinya pak Jokowi sih pengen Jakarta jadi model lah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (7/8/2014).
Selain itu, Ahok juga diminta untuk menerapkan sistem perbankan di semua lini yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, kata Ahok, Jokowi yakin hanya sistem bank yang bisa mengontrol orang.
"Jadi bisa ketahuan siapa yang beli siapa yang jual. Kalau nggak ada sistem bank, susah. PR saya itu, Jakarta jadi model. Kayak KJP itu harus betul-betul bersifat beasiswa sampai orang lulus. Bukan cuma jumlah nilai uang tertentu. Terus kesehatan mesti jelas. Termasuk DPRD gimana," kata Ahok.
Mantan bupati Belitung Timur ini menambahkan presiden terpilih Jokowi juga memberikan semangat kepada Pemprov DKI dalam upaya pembenahan serta perbaikan di lingkungan Pemprov DKI. Sehingga, Jakarta bakal menjadi role model yang akan diterapkan oleh daerah-daerah lain.
"Beliau pengen semua idenya di Jakarta itu, kalau Jakarta sudah sempurna kan bisa di-copy di daerah lain. Kalau belum kan orang masih tanya-tanya. Terus soal inflasi penting buat beliau kan. Semua daerah harus bersama-sama menahan inflasi," pungkas dia. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar