PDIP Tutup Rapat-rapat Siapa Cawapres Jokowi

Tersiar kabar Jusuf Kalla (JK) telah ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai cawapres Jokowi. Tapi kabar ini langsung dibantah oleh DPP PDIP.
Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga mengaku tak tahu menahu jika Mega sudah mengizinkan Jokowi dan JK menjadi pasangan capres dan cawapres di pilpres 9 Juli nanti. Menurut dia, sejauh ini belum ada keputusan tersebut disampaikan kepada DPP PDIP.
"Sampai saat ini kami di DPP belum ada menerima keputusan dari ketua umum mengenai siapa yang mendampingi calon presiden Pak Jokowi sebagai cawapres.
Kewenangan dan mandat sesuai kongres III di Bali dan Rakernas 2 di Bandung sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi sampai detik ini belum kami terima keputusan partai melalui keputusan ketua umum," ujar Eriko kepada merdeka.com, Kamis (24/4/2014).
Dia menegaskan, Mega belum membahas atau memberikan keputusan soal cawapres sampai sekarang. Menurut dia, yang tahu pasti siapa cawapres itu adalah Megawati dan Jokowi sendiri.
"Yang hanya mengetahui siapa dan kapan hanya Ketua Umum dan Pak Jokowi sendiri," kata dia.
Sementara untuk saat ini, lanjut dia, PDIP sedang fokus mengawal penghitungan suara di pemilu legislatif. Selain itu, PDIP juga sedang mengurus laporan dana kampanye terakhir ke KPU.
"Hari-hari ini kami konsentrasi di penghitungan tahap akhir rekapitulasi dari realcount KPU sekaligus juga hari ini terakhir pelaporan dana kampanye partai dan Caleg di KPU," tegas dia.

Hal senada juga dikatakan oleh Wasekjen PDIP Hasto Kristianto,
"Cawapres belum ditetapkan. Bahwa nama cawapres mengerucut dua nama, iya. Tapi dua nama masih dirahasiakan. Tentu saja cara menyampaikan PDIP bukan dengan rumor, tapi menyampaikan resmi," kata Hasto, Kamis (24/4).
PDIP baru memperkenalkan cawapres untuk Jokowi, paling lambat 17 Mei atau sehari sebelum batas akhir pendaftaran capres-cawapres di KPU. Pengumuman duet capres-cawapres sendiri akan dikomando langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Di antara kriteria cawapres yang dinginkan PDIP adalah bisa melengkapi kekurangan Jokowi, dan memastikan pemerintah berjalan bersih.
"Tentu akan disampaikan dalam forum yang sekaligus mengungkapkan gagasan-gagasan besar tentang kepemimpinan yang disiapkan PDIP," lanjutnya.
PDIP membantah nama Jusuf Kalla (JK) sudah direstui Megawati. "Isu tersebut tidak benar. Mengingat ini persoalan bangsa dan negara," kata Hasto. [merdeka]