Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan lambannya
pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta
2014.
Pasalnya, banyak anggaran akan digunakan untuk penanganan
banjir, dan juga normalisasi waduk. “Ya jelas terganggu, APBD belum juga
diketok, ya molor semua, tapi minggu ini kita selesaikan,” ujarnya
Selasa (14/1/2013).
Menurut Jokowi, Pemprov DKI sudah mengajukan
anggaran banyak untuk penanganan masalah banjir. Terutama untuk
pengerukan kali, saluran penghubung, dan waduk.
Banyak pekerjaan
pengerukan seharusnya dilakukan Pemerintah Pusat, kata Jokowi, namun
tidak dikerjakan. Seperti 13 sungai besar, dan sejumlah waduk.
"Ada
tanggul (Kanal Banjir Barat) jebol, kita masuk juga kok. Kayak Waduk
Pluit, harusnya itu wewenang siapa? Tapi siapa yang mengeruk? Kita-kita
juga. Saya enggak mau kalau kerja itu terkotak-kotak. Yang penting semua
kerja cepat, fokus, dan tepat sasaran. Karena warga itu ndak mau tahu.
Banjir di mana, yang dimaki ya saya," lanjut Jokowi.
Dijelaskan
Jokowi, membangun infrastruktur penanganan banjir memerlukan waktu satu
hingga tiga tahun. ”Kalau cuma ngeruk-ngeruk saja paling setahun dua
tahun, tapi kalau memperlebar sungai, itu kan menyangkut banyak hal,
misalnya Ciliwung ada 34.000 KK, mereka kan harus dipindah. Kalau
dipindah butuh apa? Rusun,” jelasnya.
Ia mengatakan, untuk mengerjakan Waduk Pluit saja, dibutuhkan minimal dua tahun agar normal.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar