Menurut Jokowi, kualitas sumber daya manusia PNS di Jakarta
tergolong baik daripada daerah lain sehingga perekrutan tak perlu
dilakukan.
"Siapa bilang? Itu dilakukan kalau sudah mentok," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).
Soal banyaknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengecewakan lantaran rendahnya penyerapan anggaran, Jokowi mengaku belum mendapat laporan resmi soal penyerapan anggaran 2013.
Oleh sebab itu, ia belum tahu dinas yang penyerapan anggarannya rendah maupun yang sesuai targetnya.
Jokowi berjanji akan memaklumi dinas yang penyerapan anggarannya tidak mencapai target lantaran persoalan teknis, misalnya pembebasan lahan.
Menurutnya, pembebasan lahan di Jakarta memang sulit sehingga anggaran tidak terserap.
Beda soal, lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, untuk dinas yang penyerapan anggarannya rendah karena persoalan manajemen kerja. Ia akan mengevaluasi serta mempertimbangkan kembali jabatan yang bersangkutan.
Namun, ia pun memastikan penggantinya tetap dari lingkungan PNS Pemprov DKI Jakarta.
"Harus ada alasan yang sangat kuat kenapa penyerapan rendah. Kalau alasannya misalnya ada kendala lapangan,seperti sengketa lahan, masih bisa diterima. Tapi kalau belum karena pekerjaannya yang enggak beres, berarti itu ada masalah di sananya," ujarnya.
"Impor" PNS pertama kali diwacanakan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ide Ahok muncul lantaran penyerapan anggaran yang rendah. Ahok berencana mengganti Kepala SKPD, bahkan mengambil PNS dari pemprov lain yang lebih kompeten.
"Siapa bilang? Itu dilakukan kalau sudah mentok," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2013).
Soal banyaknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengecewakan lantaran rendahnya penyerapan anggaran, Jokowi mengaku belum mendapat laporan resmi soal penyerapan anggaran 2013.
Oleh sebab itu, ia belum tahu dinas yang penyerapan anggarannya rendah maupun yang sesuai targetnya.
Jokowi berjanji akan memaklumi dinas yang penyerapan anggarannya tidak mencapai target lantaran persoalan teknis, misalnya pembebasan lahan.
Menurutnya, pembebasan lahan di Jakarta memang sulit sehingga anggaran tidak terserap.
Beda soal, lanjut mantan Wali Kota Surakarta tersebut, untuk dinas yang penyerapan anggarannya rendah karena persoalan manajemen kerja. Ia akan mengevaluasi serta mempertimbangkan kembali jabatan yang bersangkutan.
Namun, ia pun memastikan penggantinya tetap dari lingkungan PNS Pemprov DKI Jakarta.
"Harus ada alasan yang sangat kuat kenapa penyerapan rendah. Kalau alasannya misalnya ada kendala lapangan,seperti sengketa lahan, masih bisa diterima. Tapi kalau belum karena pekerjaannya yang enggak beres, berarti itu ada masalah di sananya," ujarnya.
"Impor" PNS pertama kali diwacanakan Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ide Ahok muncul lantaran penyerapan anggaran yang rendah. Ahok berencana mengganti Kepala SKPD, bahkan mengambil PNS dari pemprov lain yang lebih kompeten.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar