Gertakan Basi-basi Jokowi-Ahok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkali-kali menggertak semua pejabat SKPD Pemprov DKI Jakarta. Di balaikota pada pekan ketiga Juni 2013, gubernur memakai istilah akan menyembelih pejabat yang dianggap tidak melakukan tugas sesuai dengan instruksinya.
Bluffing menjelang akhir tahun ini kembali ditegaskan Ahok. Katanya, semua kepala dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak mampu mengikuti ritme kerjanya bersama gubernur bakal diganti tenaga ahli berstatus PNS dari luar pemprov.
Latar-belakang masalah paling menonjol yaitu rendah penyerapan dana pembangunan. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sekitar 50,1T hanya mampu direalisasikan 70,17 persen atau masih tersisa sekitar 14,4T.
Tahun 2013 tersisa satu hari lagi atau selesai besok. Warga Jakarta tak banyak mendapatkan pelayanan infrastruktur baru. Fenomenanya dipersepsikan sebagai akibat perbuatan lelet kepala-kepala dinas.
Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan melalui Pos Kota menjelang akhir pekan lalu melontarkan kritik kepada Jokowi-Ahok. Katanya, keberhasilan keduanya hanya yang tampak-tampak saja. Misal, penataan trotoar, mempercantik jalur hijau di median dan tepi badan jalan, melelang jabatan lurah –camat, pendistribusian Kartu Jakarta Pintar serta Kartu Jakarta Sehat.
Persoalan serius yang tidak kelihatan justru menggurita. Dicontohkannya berupa skandal legialitas badan usaha asuransi layanan kesehatan gratis. Nilai anggaran yang dialokasikan 1,5T hanya ditempuh lewat penunjukkan.
Perkara lain yang membelit berupa kerunyaman administrasi tata laksana pembangunan terjadi hampir di semua SKPD. Jika datanya faktual, cepat atau lambat lebar kemungkinan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung.
Ada baiknya kita berharap kepada Jokowi-Ahok mengerem ucapan beraroma bluffing atau menggertak. Mencopot pejabat adalah kewenangannya. Namun, mengganti dengan pendatang baru rawan kegaduhan birokrasi.
Seahli apa yang bersangkutan tetap saja berhadapan dengan PNS lain yang sehari-hari bertindak sebagai pelaksana. Jumlahnya berkisar 7 ribu orang berada pada kepanitiaan lelang senilai 200J ke atas dari sekitar 60 ribu item proyek.
Gertakan rawan menyulut solidaritas. Lebih targis daripada itu, pejabat pengganti jangan-jangan nanti datang ke kantor hanya bisa mengelus dada di balik menja kerjanya.
Menurut hemat kita, sukses seseorang akibat kerja keras kaki-tangannya. Kenierja sederet SKPD di Pemprov DKI Jakarta, tak bisa lepas dari tingkat kepiawian pucuk pemimpinnya.
Semoga saja bluffing Jokowi-Ahok itu tidak menggumpal menjadi bom waktu.

Sumber :
Pos Kota