"Dimulai dari rekrutmen di birokrasi," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kartini, Rabu (4/12/2013).
Jokowi mengatakan jika sistem rekrutmen sudah baik, maka harus diikuti dengan tahapan promosi yang terbuka dan transparan.
Promosi, kata Jokowi, harus dilakukan berdasarkan kemampuan calon dan bukan karena faktor senang dan tidak senang.
Hal itu seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu lelang jabatan.
Saat ini, kata Jokowi, proses lelang jabatan sudah diterapkan pada Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Ke depan, kata Jokowi, pemprov DKI akan mengimplementasikan lelang jabatan.
"Kita harap bisa mendapatkan SDM (Sumber Daya Manusia) pejabat yang betul-betul mau melayani rakyat, melayani masyarakat," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyebut harus dibangun sistem yang memaksa dan harus diikuti oleh seluruh birokrat.
Contohnya, Jokowi mengaatakan sistem online untuk pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir.
"Sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa. Juga e-budgeting. Kita paksa birokrat ikuti sistem yang sudah dibangun," kata Jokowi.
Tak cukup sampai disitu, menurut Jokowi harus ada pula manajemen kontrol yang kuat. Di mana kontrol dilakukan tidak hanya lewat data tapi lapangan.
"Pagi tadi 07.30 WIB saya cek di keluarahan sudah siap belum pelayanannya. Tidak mungkin dicek sekali setahun tapi setiap hari setiap minggu setiap bulan sehingga jadi kebiasaan. Kalau semua punya semangat yang sama, kita akan menuju negara yang bersih, makmur dan sejahtera," kata Jokowi.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar