Menurutnya, tutupnya perusahaan tersebut bukan karena tingginya tuntutan upah buruh, melainkan tidak mendapatkan pesanan (order). Iqbal menjelaskan bahwa buruh tidak dalam posisi menginginkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut.
Buruh, katanya, mendukung perusahaan-perusahaan tekstil yang berasal dari dalam negeri. Kendati demikian, ia menyindir perusahaan-perusahaan tekstil yang berskala multinasional, seperti GAP, Nike, Adidas, dan sebagainya yang dinilainya menggaji buruhnya secara tidak layak.
"Upah buruh Indonesia di GAP itu sekitar 190 dollar AS sebulan, tapi harga bajunya yang dijual di Singapura itu satunya 300 dollar AS. Jadi perusahaan multinasional itu enggak mungkin enggak mampu," tutur Iqbal saat konferensi pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta, Senin (4/11/2013).
Dalam memutuskan Upah Minimum Provinsi DKI 2014 sebesar 2,4J, Iqbal berpendapat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat tekanan dari para pengusaha. Upah tersebut dinilainya sebagai bentuk keberpihakan Jokowi kepada pengusaha.
Peningkatan UMP yang hanya 9 persen, ia melanjutkan, merupakan upaya untuk memiskinkan buruh. "Para pengusaha sekarang lagi bertepuk tangan," katanya.
Meskipun Said Iqbal bukan bukan simpatisan apalagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dalam pemilu yang akan datang tidak mungkin memilih PDI-P atau Jokowi, tetapi Said Iqbal merasa merasa mengerti betul tentang PDI-P sehingga merasa yakin bahwa Jokowi bertolak belakang dengan platform politik partainya, PDI-P yang dikenal pro-wong cilik, pro-rakyat tertindas, dan marhaen. Kebijakan Jokowi, kata Iqbal, kini lebih pro-pasar dan pro kepada pemilik modal.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar