Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara mengenai tudingan politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang menyalahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyadapan yang dilakukan Keduataan Besar Amerika Serikat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jokowi, begitu ia biasa disapa mengatakan, tidak tepat jika Pemprov disalahkan akibat peristiwa itu. Dia bahkan tak habis pikir, mengapa Pemprov DKI disalahkan hanya karena memberikan ijin perluasan bangunan pada kantor Kedubes AS yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan tersebut.
"Apa urusan saya dengan sadap menyadap. Urusan saya kan kalau semua syaratnya terpenuhi, ya ijin diberikan," ujar dia di Balai Kota, Senin (4/11/2013).
Jokowi bahkan mengatakan, ucapan Ramadhan Pohan itu "korslet."
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama mengatakan, izin perluasan bangunan yang diberikan Pemprov kepada Kedubes AS tidak ada hubungannya dengan memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan penyadapan.
"Penyadapan itu sebelum ada gedung kedubes yang baru. Mereka juga baru mau renovasi kan," ujarnya.
Seperti diketahui, anggota DPR RI Ramadhan Pohan menyalahkan Jokowi atas peristiwa penyadapan yang dilakukan Kedubes AS. Menurut Ramadhan, izin pembangunan gedung baru yang diberikan Pemprov DKI telah membuka celah bagi mereka untuk menyadap SBY.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar