Buruh DKI belum puas dengan upah 2,4J yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi berbagai protes yang bakal menyerangnya, Jokowi santai dan menganggap itu sebagai risiko.
"Saya kira itu risiko sebuah keputusan," tegas Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/11/2013).
Namun Jokowi enggan disebut dirinya membela perusahaan. Apalagi sampai ada yang menuding keputusannya terkait besaran upah untuk menjaga perusahaan penyandang dana.
"Tidak ada urusan dengan itu. Waktu kemarin, saya naikkan hampir 50 persen karena ada defisit yang menumpuk belum mencapai capai KHL sehingga kita kumpulin jadi seperti itu. Dulu juga kita dimaki-maki sama pengusaha, nggak apa-apa. Tahun ini juga ada yang maki-maki lagi dari kaum pekerja," jelasnya.
Jokowi meminta UMP DKI Jakarta dengan daerah lainnya dibedakan. Sebab program-program di DKI Jakarta sudah dapat meringankan beban pengeluaran bagi buruh dan masyarakat.
"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Di sini program-program yang kita berikan seperti KJS, KJP itu kan sudah mengurangi pengeluaran dan kemudian perumahan juga bisa mengurangi cost komponen yang ada di sana. Jadi saya kira ada dua hal besar yang bisa menambah tetapi juga bisa mengurangi. Transportasi juga kita hitung-hitung lagi agar nanti bisa mengurangi komponen biaya yang ada di sana. Beda dong dengan daerah lain," jelasnya.
Dari hasil pertemuannya dengan buruh, Jokowi juga belum mendapatkan satu poin penyelesaian. Tapi Jokowi akan membahas hasil pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
"Belum ketemu. Saya hanya mau ketemu, karena ada beberapa informasi masuk ke saya jadi saya mau konfrontir dengan Disnakertrans DKI Jakarta," tandasnya.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar