Penolakkan Nur Mahmudi Ismail

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang meminta DKI mengurus urusannya sendiri. Hal itu terkait rencana DKI membeli lahan sekitar sungai Ciliwung Depok untuk dijadikan waduk. Menurut Jokowi saat ini masih dalam proses pembahasan.
"Ini kan di NKRI, ya ikutilah aturannya," kata mantan wali kota Solo itu usai acara diskusi Konsultasi dan Diskusi Publik Tentang Masalah Banjir, Genangan, Rob, Penurunan Muka Tanah dan Degradasi Lingkungan Pesisir Ibukota NKRI di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa, (26/11/2013).
Meski begitu, Jokowi mengaku masih melakukan pembicaraan tentang pembuatan waduk itu. "Dengan Depok bagus, Bogor juga bagus. (Pembangunan) Waduk belum, semuanya masih proses," katanya.
Jokowi berharap semua daerah yang berdekatan sebaiknya bisa saling bekerjasama, terutama Depok dan Bogor yang menyumbang banjir di Jakarta melalui aliran Ciliwung. "Tapi jangan kerjasama yang parsial, jangan tidak terintegrasi, jangan yang kecil-kecilah," katanya. Meski begitu, Jokowi mengaku belum melihat lahan yang ada di Depok.
Soal dana 2,1M yang dijanjikannya kepada pemerintah Bogor, Jokowi mengaku sudah dicairkan. "Sudah cair, dari mana? Ya dari APBD dong," katanya. Dana itu untuk penertiban bangunan liar di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang dituding sebagai penyebab banjir di Ibu Kota. Menurut Jokowi, dana itu sudah cair.
Sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail meminta DKI Jakarta menyelesaikan masalahnya sendiri dan tanpa dihubung-hubungkan dengan daerah lain. "Tak perlu saya berkomentar apa-apa. Mari kita selesaikan di daerah masing-masing," kata Nur Mahmudi saat memantau pengerjaan jalan Margonda Raya, Kamis, (21/11/2013).
Hal itu sebagai tanggapan dari pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menuding pemerintah Depok sebagai penyebab banjir di Jakarta. Karena itu, DKI Jakarta ingin membeli lahan di sekitar Ciliwung untuk membuat waduk.
Masalah Depok dan Jakarta ini kemudian ditanggapi juga oleh Menteri Koordintor Perekonomian RI, Hatta Rajasa. Menurut dia, masalah seperti itu bukan mengambil alih sebuah lahan milik daerah lain, tapi berkoordinasi dan bekerjasama. "Ada policy kita putuskan besama, duduk besama. Sehingga ada keputusan, siapa yang melakukan apa," katanya.

Sumber :
tempo.co