Jokowi: Pemerintah Pusat Seharusnya Lakukan Pembatasan Kendaraan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seharusnya Pemerintah Pusat bisa menekan pertumbuhan kendaraan motor dan mobil baru di Ibu Kota. Pasalnya, per Oktober 2013 pertumbuhan kendaraan baru mencapai 1,2 juta.
"Tambahan mobil dan motor ini 1.218.000 kendaraan. Sepeda motor 944.000 dan mobilnya 273.000. Bayangkan! Bagaimana tidak macet. Pemerintah pusatnya harusnya melakukan pembatasan kendaraan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (14/11/2013).
Jokowi menuturkan, jumlah tersebut mencakup mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Itu (mobil murah) termasuk didata. Saya ingin menyampaikan saja, kalau hujan kan macet total," jelasnya.
Sebagai solusi dari Pemerintah Daerah, kata Jokowi, pihaknya akan mengajukan usulan pajak progresif kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Pajak progresif yang ditinggikan. Kalau solusi kita itu. Nah kalau pemerintah pusat mestinya pembatasan (pertumbuhan kendaraan)," terangnya.
Namun, kata Jokowi, besarnya pajak progresif yang akan dikenakan masih dalam penghitungan dan belum diputuskan besarannya. "Baru dihitung. Yang paling penting bisa menghambat angka pertumbuhan mobil kendaraan," tukasnya.
Sebelumnya, orang nomor satu di DKI juga mengungkapkan kemacetan parah sewaktu hujan juga disebabkan para pengendara motor yang berteduh di bawah jembatan fly over. "Kemudian petugas yang di lapangan waktu hujan itu tidak ada, sehingga semuanya saling terobos dan genangan air," ujarnya.

Sumber :
okezone.com