DPR Desak Gubernur Jokowi Tindak Tegas Direktur RSUD Koja

Temuan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat melakukan sidak ke RSUD Jakarta Utara menemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya adanya permainan calo, dan penjualan karcis ke pasien. Menanggapi sejumlah temuan tersebut, Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR RI Poempida Hidayatulloh mengapresiasi langkah Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
“Saya mendukung penuh langkah Kepala Dinas DKI Jakarta melakukan sidak ke RSUD Koja guna mengetahui praktek di lapangan pelayanan kesehatan. Ini ada ketidakberesan manajemen RSUD Koja,” tegas Poempida di Gedung DPR (12/11/2013).
Bahkan, Poempida mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Direktur RSUD Koja untuk dimintai pertanggungjawaban atas buruknya pelayanan kesehatan.
“Pak Jokowi harus sesegera mungkin panggil Direktur RSUD Koja untuk diminta keterangan atas temuan sidak Kepala Dinas DKI Jakarta,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah salah satu program andalan Jokowi. Menurutnya, program KJS diharapkan semua warga miskin berpeluang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
"Jangan sampai program KJS ini ternodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pelayanan kesehatan warga tidak terwujud dengan baik,” ujar Poempida.
Lebih lanjut dikatakan Poempida, pada dasarnya, KJS dapat digunakan warga untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis pada segala jenis penyakit. Kartu itu baru berlaku jika warga pemegang kartu bersedia menjalani pengobatan di puskesmas atau rawat inap di rumah sakit umum daerah (RSUD) kelas tiga.
“Kalau pun ruang rawat inap di RSUD kelas tiga sudah penuh sehingga tak dapat menampung pasien lagi, pasien dengan kartu tersebut akan di-upgrade ke RSUD kelas dua,” ujar Poempida.

Sumber :
beritasatu.com