Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kekacauan di tubuh PD Dharma
Jaya terkait pengelolaan keuangan. Jokowi mengistilahkan situasi di
BUMD yang mengelola peredaran daging sapi di DKI itu dengan "enggak
keruan".
Jokowi sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal laporan audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi DKI tentang PD
Dharma Jaya. Jika sebelumnya ia mengatakan belum mendapatkan hasil
audit, dia mengakui audit telah diterima.
"Itu memang sudah lama. Perusahaan itu memang sudah enggak keruan," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Senin (7/10/2013).
Jokowi pun berharap BPK RI perwakilan Provinsi DKI memberikan
rekomendasi kepada Pemprov DKI, langkah semacam apa yang harus
diterapkan kepada PD Dharma Jaya. Meski belum tentu mengikutinya, ia
akan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan.
"Itu sebabnya saya nunggu pendapat dari BPKP. Tapi, belum tentu saya ikuti, hanya ingin menjadikan rekomendasi itu pertimbangan kita," ujarnya.
Sementara itu, soal pemberian modal sebesar 15M kepada
PD Dharma Jaya melalui APBD DKI semester pertama, Jokowi masih
berpendapat bahwa modal itu bisa dikatakan sebagai upaya "jaga-jaga"
jika sewaktu-waktu digunakan untuk pengembangan perusahaan.
Sebelumnya diberitakan, BPKP DKI menemukan pengeluaran dana yang
tak dapat dipertanggungjawabkan di tubuh PD Dharma Jaya. Hasil audit itu
pun telah disampaikan kepada Pemprov DKI. "Kita menemukan ada masalah
serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka," ujar Blucer W
Rajagukguk, Kepala BPKP DKI.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar