Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) didorong untuk tidak membangun koalisi dalam memajukan
Capres di Pemilu 2014 mendatang. Karena koalisi selalu berakhir dengan
“aroma busuk” transaksi dagang sapi hingga pembagian kursi menteri.
“Jabatan menteri akhirnya diisi politisi yang belum tentu
profesional. Maka hanya satu jalan agar PDI-P jangan koalisi, yaitu
dengan memajukan Capres Jokowi sebelum Pemilihan Legistatif 2014,” tegas
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden, Sihol Manullang, di Jakarta Senin (7/10/2013).
Menurutnya, PDI-P tidak bisa memandang remeh hasil-hasil survei selama
ini yang menempatkan Jokowi sebagai juara elektabilitas semua tokoh
yang muncul. Survei terakhir adalah Stan Greenberg, konsultan politik
Bill Clinton, dengan hasil 61% untuk Jokowi dan 28% untuk PDI-P.
Sementara untuk lembaga survei dalam negeri, hasil mencengangkan
diperoleh Benua Institute di Padang Pariaman, elektabilitas Jokowi 48%.
“Survei Padang Pariaman adalah order sebuah parpol penguasa sekarang, belum dipresentasikan,” ungkap Sihol.
Elektabilitas Jokowi yang jauh melampaui PDI-P, adalah bukti bahwa
Jokowi sudah menjadi milik semua golongan. Angka tersebut juga menjadi
bukti valid, Jokowi akan menjadi magnet menarik semua nasionalis di
semua partai untuk memilih PDI-P.
Menurutnya, dengan memajukan Jokowi adalah juga cara sistematis
membantu semua calon legistatif (caleg) PDI-P, dengan mulus menjadi
mayoritas di kursi dewan semua tingkatan.
Dia lalu memberi contoh Presiden SBY sebagai yang sesungguhnya bentuk
tipologi korban koalisi yang membuat Partai Demokrat sebagai pemimpin
koalisi yang malah teraniaya.
“Maka PDI-P harus menjauhi koalisi, dengan memajukan Jokowi yang didukung lapisan tertentu semua partai yang ada,” tukasnya.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar