Menurutnya, Jokowi perlu mengambil kebijakan yang mengakomodasi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan tumbuh. Karena, melalui perusahaan, masyarakat memutar roda ekonomi, sehingga tak bergantung kepada pemerintah.
"Saya pikir apa yang dia lakukan baik, dengan menggandeng perusahaan melalui corporate social responsibility (CSR). Tapi, itu hanya bisa selama booming properti (selama perusahaan untung). Setelah tidak ada (keuntungan), perusahaan tak bisa memberikan lebih selain pajak," ujar Sofjan, saat ditemui Kompas di Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Jakarta, lanjutnya, tidak bisa diatur dengan kebijakan populis saja.
"Anda (Jokowi) bisa jadi Robin Hood terus kalau ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, mau 'rampok' di mana? Kalau enggak ada duit, Anda mau bikin apa? Mau bikin infrastruktur enggak mungkin. Bikin subsidi, dana dari mana? Utang. Utang bayarnya pakai apa? Devisa. Kalau habis? Susah semua" papar Sofjan.
Soal keberpihakan pemerintah terhadap dunia usaha, Sofjan mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan dengan memertimbangkan sektor bisnis.
Sofjan juga berharap Jokowi tak seperti pemerintah pusat, yang hanya menyisakan 20 persen anggaran untuk pembangunan, khususnya infrastruktur dan belanja modal. Sementara, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk subsidi, belanja pegawai, dan belanja rutin.
Sumber :
tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar