Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi dalam keterangan pers, Jumat (23/8/2013), mengatakan, pihaknya mengecam keras tindak penggusuran secara paksa dan disertai kekerasan yang dilakukan Pemprov DKI pada Kamis (22/8/2013), dengan mengerahkan sekitar 1.100 personel Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk menggusur sekitar 60 KK warga RT 19/RW 17 Kelurahan Penjaringan yang terletak di sisi barat waduk.
"Penggusuran tersebut ditolak oleh warga karena sebagian besar warga menginginkan agar Jokowi memenuhi janjinya, tidak akan melakukan penggusuran sampai ada kepastian seluruh warga memperoleh tempat tinggal yang baru. Pada saat penggusuran, baru 7 KK dari sekitar 60 KK yang sudah mendapatkan tempat tinggal di rusun," kata Dianto.
Dalam aksi penggusuran, puluhan warga mengalami kekerasan seperti pemukulan, tendangan, dan penyeretan. Beberapa ibu mengeluhkan saat penggusuran tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Rumahnya langsung dirusak oleh alat berat backhoe loader.
Ada juga ibu-ibu yang sedang menyusui dipaksa dan ditarik secara paksa oleh Satpol PP. Anak-anak mengalami ketakutan dan trauma. Mereka mengeluhkan kekejaman Satpol PP dalam melakukan aksi penggusuran itu.
Kini barang-barang mereka tercecer di sekitar lokasi, sebagian besar sudah diangkut secara paksa oleh Satpol PP entah ke mana. Anak-anak tidak bisa lagi bersekolah sejak hari itu karena mereka kehilangan alat-alat tulis, perlengkapan, juga pakaian sekolah.
Menurut Komnas HAM, warga menolak karena sebagian besar, sekitar 36 KK, belum menerima kompensasi sebagaimana yang sudah dijanjikan. Mereka menolak pemberian kompensasi yang sejak bulan lalu dilakukan secara paksa, penuh dengan intimidasi dan dilakukan oleh calo-calo.
"Warga menginginkan urusan ganti rugi ini dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dengan baik dan tidak dengan penentuan nilai ganti rugi yang sepihak, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Jokowi ketika melakukan pertemuan dengan mereka," Dianto Bachriadi menerangkan.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar