"Saya kira sih satu kegiatan blusukan adalah satu metode untuk mencari tahu tentang kondisi sesungguhnya, jadi tetap bagus ya, dan layak dilanjutkan Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, Minggu (21/7/2013).
Fadli menilai anggaran blusukan tidak akan mahal. Sebab blusukan Jokowi tidak ada protokoler.
"Saya kira blusukan itu salah satu metode incognito atau metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat," katanya.
Pandangan senada disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tjahjo sepakat agar Jokowi melanjutkan blusukan yang sudah menjadi gaya kepemimpinannya.
"Blusukan kan gaya kepemimpinan agar dapat langsung mendengar aspirasi masyarakat," tegas Tjahjo.
FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.
Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2/2013). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.
Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.
Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar