ICW: Jangan Sampai Muncul Pertanyaan "Jokowi ada di mana?"

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengambil sikap tegas dan menyadari perannya kini sudah bukan lagi sebagai petugas partai, melainkan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, yang meminta Presiden untuk secara proaktif mengambil langkah tegas guna mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sebab kalau Presiden tidak mengambil instruksi atau sejenisnya, itu berarti membiarkan KPK dilemahkan, padahal dia seharusnya menjadi pelindung KPK," katanya saat dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Kamis (22/1/2015) malam.
"Jangan sampai nanti muncul pertanyaan 'Jokowi ada di mana?'," ujarnya menambahkan.
Emerson mengaku dengan munculnya pernyataan dari Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memperlihatkan potensi terjadinya ulangan perpecahan di antara sesama lembaga penegak hukum dalam hal ini KPK melawan Polri sebagaimana yang lazim dikenal sebagai peristiwa "Cicak vs Buaya" pada 2009 silam.
Hasto membenarkan isi sebuah artikel di media warga bertajuk "Rumah Kaca Abraham Samad" yang menyebutkan bahwa Ketua KPK itu semasa menjelang Pemilihan Presiden 2014 melakukan pertemuan dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem sebanyak enam kali dalam konteks pengajuan sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo, namun kemudian kecewa karena akhirnya Jusuf Kalla yang dipilih.
"Potensinya (terjadi lanjutan 'Cicak vs Buaya') cukup tinggi kalau Presiden membiarkan, kata kuncinya tetap ada di Presiden, yang sebetulnya bisa mengeluarkan instruksi kepada jajaran bawahannya semisal 'tidak melakukan upaya-upaya yang memperkeruh suasana. Memerintahkan Kapolri untuk tidak memproses kasus-kasus yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK'," kata Emerson.
Emerson mengaku di kalangan pegiat antikorupsi muncul kritik bahwa Presiden Joko Widodo terlalu akomodatif terhadap kepentingan partai politik, padahal seharusnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mengambil pilihan tegas.
"Bahwa dia saat ini bukan lagi bertindak sebagai kader PDIP, tetapi sebagai Presiden RI yang bisa mengambil tindakan. Yang muncul sekarang seolah-olah dia dikendalikan (partai)," katanya.
Lebih lanjut Emerson mengatakan sudah waktunya Joko Widodo memperlihatkan kembali kualitas figur yang pernah ia tampilkan.
"Saat ini kami butuh figur Joko Widodo yang seperti dulu, yang tegas, yang tidak neko-neko," pungkasnya.  [antara]