"Tidak dilibatkan KPK dan PPATK menunjukkan semangat anti korupsi hilang. Pasalnya ketika menteri-menteri sebelumnya dipilih melewati proses KPK. Namun, Jaksa Agung yang dari awal dimention akan bersih malah tidak melibatkan KPK," terang Dio Ashar dari MaPPI FH UI, dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Keputusan Jokowi ini juga membuat Dio ragu dengan janji-janji Jokowi selama kampanye. "Gimana dengan janji-janjinya di kampanye akan memilih jaksa agung yang berkompeten. Karena saat ini Kejaksaan punya tugas sangat berat dengan banyaknya kasus dan sistem pemilihan karir," terangnya.
Sementara itu perwakilan dari PSHK, Miko Ginting menilai Prasetyo tidak memiliki prestasi yang baik selama bertugas di korps Adhyaksa. Sementara Jaksa Agung memiliki tugas berat dalam membenahi internal Kejaksaan.
"Dia sudah level pimpinan saja tidak ada catatan kami yang baik, kami masih bingung apa alasan Jokowi selain kompromi politik," terang Miko.
Miko juga meragukan indepedensi pemerintahan Jokowi. Karena sebelumnya, pihaknya sudah memberikan kriteria terbaik untuk calon Jaksa Agung.
"Hari ini indepedensi diragukan. Kami sudah beri kriteria, figur seperti apa jaksa agung ke depan," tutupnya. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar