Partai NasDem adalah partai yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap pencapresan Jokowi-JK. NasDem juga yang pertama kali mendukung gagasan koalisi tanpa syarat yang menjadi cikal bakal Koalisi Indonesia Hebat.
Kala itu Ketua Umum NasDem Surya Paloh seolah menempatkan sebagai King Maker bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di balik sukses Jokowi di Pilpres 2014. Surya Paloh menginstruksikan seluruh jajaran Partai NasDem dan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menyukseskan Jokowi-JK.
Setelah Jokowi-JK menang Pilpres, Surya Paloh tak mau buru-bucu bicara soal jatah menteri NasDem. Kala itu NasDem pernah sesumbar tak masalah tak mendapatkan menteri di Kabinet Jokowi-JK.
"NasDem itu belakang-belakangan saja (soal jatah menteri)," kata Surya sembari tersenyum usai bertemu Jokowi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2014) lalu.
Namun pada akhirnya Partai NasDem mendapatkan 3 menteri di Kabinet Kerja. Yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Tak cukup itu saja, belakangan Presiden Jokowi menunjuk politikus NasDem Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Sehari sebelum pelantikan Prasetyo, Jokowi bertemu dengan Surya Paloh terlebih dahulu. Pertemuan itu tak lain membahas rencana pengangkatan Prasetyo yang masih menjabat anggota DPR menjadi Jaksa Agung.
"Ya diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari NasDem. Independen begitu jadi Jaksa Agung. Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera, kata Presiden," kata Seskab Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (20/11/2014).
Dalam pertemuan itu Surya Paloh menjamin bahwa Prasetyo bakal menjadi Jaksa Agung yang independen, meskipun berasal dari Partai NasDem. Dan memang benar Prasetyo telah mengundurkan diri dari partai sempalan Golkar itu dan siap menjadi Jaksa Agung yang independen.
"Saya diam saja, nanti saya buktikan," kata Prasetyo, menepis dirinya titipan Surya Paloh, sembari menunjukkan surat pemberhentian dari keanggotaan Partai NasDem.
Namun pengangkatan Prasetyo yang merangkap jabatan sebagai Jaksa Agung dan anggota DPR menuai polemik tersendiri. Apalagi pengunduran diri Prasetyo dari DPR baru diterima pimpinan DPR tak sampai sejam sebelum pelantikan digelar. Alhasil Keppres pemberhentian Prasetyo dari DPR pun kemungkinan besar belum keluar. Hal ini yang dipersoalkan oleh banyak pihak karena dianggap melanggar Undang-undang Kejaksaan.
Selain banyak pihak yang mempertanyakan kapabilitas Jaksa Agung Prasetyo, banyak juga menyayangkan Presiden Jokowi menunjuk politisi menjadi Jaksa Agung. Apalagi pihak Istana pernah bilang akan secara bijak menempatkan politisi dan non politisi di posisi penting di pemerintahan.
"Tampaknya Jokowi nanti berusaha mengkombinasikan internal-external antara jaksa agung dan wakil jaksa agung, jadi kombinasi itu akan dilakukan oleh presiden," jelas Seskab Andi Widjajanto di halaman Setneg, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014) lalu.
Namun kini ternyata Jokowi memilih Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Apakah keputusan ini lagi-lagi karena dominasi Surya Paloh? Yang jelas kini NasDem punya posisi strategis di kabinet Jokowi: tiga menteri plus satu Jaksa Agung, yang merupakan pejabat negara setara menteri. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar