Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengkritik sikap Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terkesan menolak Presiden
Joko Widodo untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"PDI
Perjuangan jangan ganggu Presiden Jokowi karena baru tiga pekan
dilantik," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Menurut Ruhut, politikus PDI Perjuangan yang menolak
kenaikan harga BBM subsidi sedang melampiaskan kekecewaan. Ruhut
menambahkan, terkait dengan susunan kabinet yang dipilih Presiden
Jokowi.
"Tak perlu main sinetron. Justru saat ini mereka harus belajar rasanya menjadi partai penguasa."
Ihwal
sikap Partai Demokrat yang menanggapi rencana kenaikan harga BBM
subsidi, Ruhut mempunyai saran. Kata Ruhut, Presiden Jokowi perlu
melihat sektor lain dalam tata kelola migas yang perlu dibenahi.
Maka, pemerintah mempunyai pengawasan yang jelas pada sumber daya
minyak dan gas bumi. "Misalnya, pembenahan atau pembubaran petral itu
perlu dipikirkan sebelum menaikkan harga BBM subsidi."
Selain
itu, Ruhut juga meminta Presiden untuk menganalisis faktor eksternal dan
internal sebelum memutuskan kebijakan itu. Faktor eksternal kata dia
ialah harga minyak dunia yang tergolong rendah sehingga kenaikan harga
BBM tak mendesak.
Namun, Ruhut menambahkan, bila ditinjau dari
faktor internal yakni dibutuhkannya ruang fisikal yang memadai untuk
menjalankan program pemerintah, maka subsidi BBM harus dipangkas.
"Kenaikan harga BBM sifatnya mendesak bila anggaran subsidi akan dipakai
untuk program Presiden yang luar biasa itu." [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar