Jokowi Tinjau Pembagian Kartu Sejahtera di Kantor Pos Bengkulu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda blusukannya di Bengkulu dengan meninjau suasana pembagian dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kantor Pos Bengkulu. Jokowi menilai sejauh ini, prosesnya lancar tanpa ada kendala berarti.
Kantor Pos tersebut berada di Jl S Parman, Bengkulu. Jokowi berada di sana selama sekitar 30 menit dan berdialog dengan para warga yang mengantre serta petugas Pos.
Ada Ibu Negara Iriana, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mensesneg Pratikno dan Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah.
"Dari 15 ribu sudah tersalurkan 11 ribu. Saya lihat lancar-lancar saja," kata Jokowi saat diwawancarai wartawan usai meninjau pembagian kartu, Rabu (26/11/2014).
"Target akhir tahun untuk PSKS selesai. Kalau di sini minggu ini selesai tadi disampaikan. Kalau kita lihat dari provinsi yang ada sampai detik ini lancar nggak ada masalah, memang kab/kota ada yang belum sampai," tambahnya.
Menurut Jokowi, Provinsi Bengkulu memang luas. Karena itu, dia akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dari Bengkulu hingga Lubuk Linggau.
"Kita kejar setelah pulang dari sini, masalah di daerah kalau kita turun seperti ini kelihatan jelas, terang benderang," paparnya.
Jokowi juga mengakui memang ada perbedaan data terkait warga miskin di Indonesia. Saat ini, semua sedang diperbaiki.
"Pegangan kita itu ada, memang beda-beda, Kemenkes beda, BPS beda, nanti ada lagi Kemensos beda lagi, ini yang masih akan kita perbaiki dan benahi untuk diperjelas, karena memang macam kriteria, kriteria beda-beda, KIS ada 78 juta, ini PSKS ada 15 juta, beda-beda," urainya.
Ketika awak media menyinggung tentang Larangan Menteri ke DPR, Jokowi: mengatakan ingin menunggu DPR solid.
"Suratnya itu 4 November, saat di DPR itu baru rame-ramenya antara koalisi dan koalisi," kata Jokowi disela-sela acara pembagian kartu keluarga sejahtera, Rabu (26/11/2014).
Jokowi tak ingin menteri-menterinya terlihat memihak salah satu kubu yang berseteru. Oleh karenanya, para menteri baru akan datang ke DPR setelah kedua kubu benar-benar bersatu dan menjalankan kesepakatan damai.
"Kalau kita dipanggil ke sana, datang ke sini keliru, ke sana keliru. Itu bukan dilarang, siapa yang bilang," ujar pria 53 tahun ini.
"Kita tunggu di dewan itu selesai (bersatu -red), hari ini mungkin selesai," imbuh Jokowi.
DPR saat ini sedang menggelar rapat paripurna revisi UU MD3. Revisi Undang-undang itu jadi bagian perjanjian kesepakatan damai kubu KMP dan KIH yang sempat berseteru di DPR.  [detik]