Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali.
Politikus Partai Golkar, Fadel Muhammad, menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah intervensi dalam pelaksanaan Munas Golkar.
"Ini intervensi tidak fair dari pemerintahan Jokowi," tegas Fadel kepada Okezone, Rabu (26/11/2014).
Fadel mengatakan, Munas Golkar di Bali tetap akan dilaksanakan, sebab semua persiapan sudah rampung. "Izin sudah keluar, ada dari Kapolda Bali juga. Kebetulan saya juga urus kemarin," katanya.
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu berharap kubu Agung Laksono bisa diberikan hidayah oleh Allah SWT agar kembali ke jalan yang benar. "Berdoa sama Tuhan supaya mereka dikasih jalan yang benar," katanya.
Seharusnya, kata Fadel, Agung Laksono malu melakukan tindakan seperti itu, sebab selain tidak ada dalam AD ART, dia juga tidak didukung oleh DPD I dalam membuat gerakan penyelamat partai itu.
"Kalau dapat dukungan 10 daerah DPD I lalu aklamasikan ketua presidium penyelamat itu bagus, ini satu saja tidak ada yang dukung, apa tidak malu?," katanya.
Yang jelas, lanjut Fadel, alasan Agung melakukan cara-cara seperti ini karena mantan Menko Kesra itu ingin mencalonkan sebagai ketua umum Partai Golkar.
"Wakil Ketua Umum itu ada lima, empat solid ke Pak Ical, hanya Agung Laksono saja. Motifnya ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum, maju di Munas Bali," tutupnya. [okezone]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar