"Tekanan politik pasti ada, dan Pak Jokowi perlu berkelit terhadap situasi ini," ujar pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, kepada Metrotvnews.com, Sabtu (25/10/2014).
Di saat para elite partai politik pendukung Jokowi-JK sibuk mengutak-atik nama menteri yang disodorkan kepada Jokowi, sang presiden pun menggunakan hak prerogatifnya dengan berusaha menampung seluruh aspirasi yang disampaikan kepadanya.
Jokowi telah menetapkan porsi kabinetnya sebanyak 16 kursi menteri akan diberikan kepada partai politik pendukungnya yakni PDIP, PKB, Hanura, dan NasDem. Para ketua umum partai tersebut diminta Jokowi mengusulkan sejumlah nama kandidat menteri.
Namun Haryadi menilai, Jokowi juga menginginkan susunan menteri Kabinet Indonesia Hebat dapat segera ditetapkan diumumkan kepada publik, agar dia dan para pembantunya dapat segera bekerja mewujudkan janji-janjinya saat kampanye Pilpres 2014.
Tapi Jokowi tentunya mengharapkan menterinya memiliki catatan baik sejak awal menjabat, misalnya tidak terindikasi terlibat kasus dugaan korupsi. Sehingga hal ini yang membuat Jokowi dan JK berlarut-larut menyusun menteri kabinetnya.
"Dia punya kebutuhan untuk mengembangkan basis kekuasaan yang mengacu pada prinsip etik, yang dimaksud di sini untuk meminimalisasi korupsi politik. Jadi, basis untuk menguatkan kekuasaan dia nanti," jelas Haryadi.
Cara Jokowi ini diapresiasi Haryadi, jika menteri Jokowi memiliki catatan negatif di Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi dan Keuangan, maka akan menjadi 'santapan' Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini dikuasai oleh lawan politik Jokowi dan JK, Koalisi Merah Putih.
"Dia merasa penting untuk mendapat justifikasi dan relasi dari PPATK dan KPK, dan nantinya denga Jaksa Agung juga. Jadi awal pemerintahannya itu dimulai dengan yang bersih, supaya enggak 'digasak' di DPR," tukas Haryadi. [metrotvnews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar