Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zainal Arifin Mochtar menyebut ada dua strategi yang bisa ditempuh koalisi Jokowi-JK untuk menghadapi opisisi.
Pertama, mereka perlu mengoptimalkan sistem presidensial yang Indonesia anut.
"Posisi presiden kuat. Meski (koalisi-red) minoritas di parlemen seharusnya presiden jalan terus. Keep fighting saja, sepanjang patuh aturan hukum tidak akan ada masalah," kata Zainal dalam Primetime News Metro TV, Kamis (2/10/2014).
Strategi berikutnya adalah sebisa mungkin merangkul Koalisi Merah Putih. Artinya, fraksi parpol pengusung Jokowi-JK harus mampu menurunkan kadar idealisme dalam pembahasan isu-isu tertentu demi lolosnya program kerja pemerintah.
Strategi ini, kata Zainal, pernah diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam periode dua pemerintahannya. "Golkar dan PKS yang anggota koalisi pemerintah, seringkali berseberangan dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan di parlemen," tambah dia.
Senada dengan Zainal Arifin, pengamat hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Jokowi tidak perlu khawatir jika DPR tidak mendukung pemerintahnya. “Banyak pihak lain yang bisa mendukung jalannya pemerintahan,” kata Refly ketika dihubungi, Kamis (2/10/2014).
Menurut Refly, ada empat kekuatan besar yang mendukung Jokowi, yakni rakyat, pers, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, status kepresidenan Jokowi bisa berjalan lancar dengan dukungan rakyat dan lembaga-lembaga tersebut.
Jokowi akan didukung rakyat jika bisa membuat kebijakan prorakyat, sehingga pemerintahnya akan aman. “Dalam demokrasi, rakyat adalah prioritas utama,” ujar Refly. Pun jika Jokowi membuat program-program prorakyat, parlemen tidak mungkin menghalangi.
Adapun pers, kata Refly, akan mendukung kerja Jokowi lewat pengawasan. Pers akan memberitakan segala tindak-tanduk Jokowi. Pakar tata negara dari Universit de Rouen, Prancis, Jean-Philippe Derosier, mengakui peran pers ini. “Saya percaya pers sebagai partisi keempat dalam demokrasi.”
Jokowi juga diimbau selektif dalam menyetujui undang-undang. Pesiden, Refly menambahkan, berhak memilah undang-undang yang paling cocok bagi rakyat. “MK akan siap menguji setiap undang-undang yang disahkan,” katanya. Undang-undang itulah yang bagus dan berguna bagi rakyat karena melalui penyaringan yang berlapis.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi presidensial Indonesia, presiden tidak berwenang mengutak-atik parlemen. Namun presiden bisa membantu KPK yang akan mengawasi gerak-gerik parlemen. “Dukungan presiden sangat diperlukan KPK,” kata Refly. Karena itu, Refly menegaskam, pemerintah Joko Widodo tidak perlu khawatir terhadap dominasi koalisi pendukung Prabowo di parlemen. “Posisi presiden tetap lebih kuat.” [tempo]
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak, tidak ada personil dari lembaga manapun di negeri ini yang dipilih langsung oleh rakyat dan memperoleh suara melebihi suara yang diperoleh oleh Presiden. Jadi di belakang Presiden adalah KOALISI RAKYAT. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali bagi Presiden, selama program2 yang dilaksanakan adalah pro-rakyat.
BalasHapus