Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan dana Rp 10 triliun
sebagai dana cadangan di RAPBN 2015 dan APBN 2014. Dana tersebut,
diproyeksikan buat presiden mendatang jika hendak memberi kompensasi
pada masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla (JK) menyatakan dana warisan itu, akan
ditambahkan bersama dengan mayoritas subsidi BBM yang dialihkan untuk
membiayai sektor lain.
Tapi programnya bukan berupa Bantuan Langsung
Tunai (BLT) atau BLSM seperti dilakukan selama era SBY. "Pokoknya
dialihkan ke sektor produktif," ujarnya selepas mengisi seminar
Kemiskinan Bank Dunia di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
JK memastikan, pemerintahannya siap menaikkan harga BBM. Terkait
waktu pihaknya masih merumuskan. Dia menolak berkomentar soal
selentingan beredar, bahwa penaikkan harga premium dan solar terjadi
November 2014, alias sebulan setelah dia dan Jokowi dilantik. "Nantilah
itu," tukas JK.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Bidang Kesejahteraan Rakyat Anies
Baswedan membenarkan program kompensasi selepas kenaikan BBM bukan
berupa BLT. "Pemerintahan ke depan ingin sifatnya (bantuan) jangka
panjang, lebih pada stimulus agar hidup mandiri. Bukan memberi
kompensasi karena menurunnya daya beli," kata Anies.
Pilihan
kebijakannya, kata Anis, masih dirahasiakan. Dengan alasan, kalau bentuk
kompensasi kenaikan harga BBM diungkap sekarang, presiden dan wapres
terpilih bisa tersandera. "Tetap akan ada bantuan dengan format jangka
menengah. Isinya saya tidak bisa share di sini, nanti jadi wacana
publik."
Kementerian Keuangan mengumumkan tersedia dana Rp 5
triliun cadangan khusus kompensasi BBM. Ini masih bisa ditambah Rp 5
triliun lagi dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) di APBN Perubahan 2014.
Jokowi punya bekal dana memberi kompensasi BBM sampai 6 bulan. Pemberian
BLT dalam tiga bulan membutuhkan Rp 5 triliun. [merdeka]
Bila belum , Mungkin perlu dipikirkan kompensasi warga miskin perkotaan akibat kenaikan harga BBM . tks
BalasHapus