Lukman Hakim Mundur dari Anggota DPR Terpilih, Ada Deal dengan Jokowi-JK?

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin memilih mundur dari penetapan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih 2014-2019. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu rela melepaskan jabatan sebagai anggota DPR yang akan dia pegang selama 5 tahun.
Dia memilih menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Agama yang tinggal 1 bulan 17 hari lagi, yakni sampai 20 Oktober yang akan datang.
Apakah bertahannya Lukman sebagai Menteri Agama karena ada tawaran menjabat kembali dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK)?
"Enggak, enggak bukan sama sekali tidak ada itu (tawaran menteri)," kata Lukman usai membuka acara Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) di Jambi, Rabu (3/9/2014).
Putra mantan Menteri Agama Saifuddin Zuhri itu mengatakan, salah satu alasan mundur dari anggota DPR terpilih adalah murni karena tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan kepadanya yakni, sebagai amirul atau pemimpin Haji 2014.
"Karena saya harus melaksanakan tugas, ini amanah yang harus tuntas. Amanah yang dari Presiden harus tuntas saya selesaikan, apalagi ini jamaah haji apalagi saya menjadi amirul haji," jelasnya.
Saat disinggung kembali soal deal politik terkait keputusannya tersebut, Lukman membantahnya.
"Enggak ada, engga ada," tegasnya lagi.
Lukman memilih terus menjadi Menag hingga periode massa jabatannya selesai Oktober mendatang. Dia tidak ingin merangkap jabatan, menjadi Menag juga menjadi anggota DPR. Surat pengunduran dirinya sudah disampaikain, ke KPU hari Selasa (2/9) kemarin.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan bahwa ada tujuh menteri akan mengundurkan diri dari Kabinet SBY-Boediono. Alasannya mereka akan dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober nanti. Menurut Agung surat pengunduran diri mereka akan diajukan pada 25 September mendatang.
Menteri yang saat ini terpilih sebagai anggota DPR antara lain Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatikan Tifatul Sembiring.