Nikmatnya Menjilat Ludah Sendiri

Di jaman Orde Baru, tentang aturan rangkap jabatan boleh diacungi jempol, meskipun banyak yang mengolok-olok rezim ini, tapi sejaha mencatat bahwa di masa itu tak seorang menteripun boleh rangkap jabatan. Rangkap jabatan hanya boleh dilakukan oleh ABRI, itupun dengan alasan yang masuk akal, yaitu stabilitas negeri. Oleh karena itu presiden Soeharto tak punya menteri Ketum Parpol.
Di era reformasi, khususnya pada pemerintahan SBY KIB-II, Ketum Parpol bukan saja jadi menteri, tapi juga presiden.
Membaca gelagat tak baik itu, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berniat memperbaiiki keadaan, tetapi niat tinggallah niat, kenyataan jauh berbeda dari sekedar niat yang ada di kepala Jokowi. Sesaat setelah terpilih, dengan gagah berani Jokowi mensyaratkan menterinya tak boleh rangkap jabatan. Tapi apa yang diperoleh Jokowi dengan kebanggaan semu itu? Jawabnya tidak ada! Partai pendukung goyah, sedangkan partai lain yang mau masuk koalisi ogah! Bukti keogahan partai lain untuk masuk koalisi Jokowi inilah yang menyebabkan akhirnya Jokowi sadar bahwa pembatasan yang dibuatnya ditambah syarat "tanpa syarat" yang menjadi kebangggaannya harus dengan sangat malu dijilatnya sendiri.
Dengan demikian, rupanya Jokowi harus meneruskan tradisi warisan SBY sebelumnya, Jokowi terpaksa menghapus syarat-syarat yang telah diuatnya sendiri. Buktinya meski melarang menteri dwifungsi (rangkap jabatan), Muhaimin Iskandar yang ngotot mau rangkap jabatan Ketum PKB, digaransi Jokowi bakal masuk kabinet.
Dalam KIB-II Pak SBY, Menakertrans Muhaimin Iskandar termasuk 1 dari 10 menteri yang berapor merah. Tapi karena dia berkoalisi dengan PDIP untuk memenangkan Jokowi-JK, presiden terpilih Jokowi menggaransi bahwa Muhaimin Iskandar bakal masuk kabinetnya, karena punya kapabilitas. Rakyat pun bingung, wong rapornya merah kok bisa masuk kabinet, nilainya dikatrol ngkali ya? Belum lagi secara jelas bahwa Muhaimin melanggar syarat rangkap jabatan yang telah digembar-gemborkan Jokowi.
Samar-samar bisa dirasakan bahwa Muhaimin Iskandar akan terpilih lagi jadi Ketum PKB. Dan karena garansi Jokowi, bisa dipastikan dia juga benar-benar bakal masuk kabinet yang kabarnya akan diberi nama Kabinet Trisakti. Tapi posisi menteri apa yang paling pas bagi mantan menteri KIB-II yang berapor merah itu? Kembali jadi Menakertrans kayaknya tidak cocok, sebab faktanya dia gagal menghapus tenaga outsourcing. Dan soal TKW yang jadi sapi perahan di Bandara Sutta, dia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang cocok untuknya? Terserah Jokowi pemegang hak prerogratif. Yang jelas, bila Muhaimin masih Ketum PKB tapi diangkat menteri juga,  berarti Jokowi menjilat ludah sendiri.  [Pos Kota]