55,90 Persen DPD Ingin Golkar Di Luar Pemerintah

Lembaga riset Sinergi Data Indonesia melakukan telesurvei tentang sikap DPD Partai Golkar terhadap Munas dan opsi berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Hasilnya, mayoritas DPD Golkar lebih memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Peneliti Sinergi Data Indonesia Barkah Pattimahu menjelaskan, pihaknya mengajukan pertanyaan kepada sejumlah ketua atau sekretaris DPD Golkar tentang opsi partai di dalam atau di luar pemerintahan.
Sebanyak 55,90 persen DPD ingin partai beringin ini berada di luar pemerintahan, sementara 29,50 persen ingin Golkar ada di dalam pemerintahan Jokowi-JK.
"Lebih dari separuh pemilik suara sah Golkar ingin Golkar tidak masuk kabinet Jokowi-JK," kata Barkah saat memaparkan hasil risetnya di Hotel Soyfan Inn di Jakarta, Rabu (3/9).
Pihaknya juga mendowngrade per wilayah apa saja yang menginginkan Golkar berada di luar pemerintahan. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan ingin Golkar ada di luar pemerintahan.
"54,40 persen Sumatera, 68 persen Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, 53,30 persen Sulawesi dan Kalimantan ingin Golkar di luar pemerintahan," imbuhnya.
Sementara Indonesia bagian Timur ingin Golkar masuk pemerintahan Jokowi-JK. Sebanyak 52,60 persen DPD di Maluku dan Papua ingin Golkar jadi bagian pemerintah.
Telesurvei ini dilakukan pada 19-29 Agustus 2019 dengan metode sampling proportionate srtatified random sampling. Jumlah responde yang diambil 156 dari populasi 542 DPD I dan II Golkar seluruh Indonesia.
Wawancara dilakukan melalui telepon dan margin of error yakni 6,8 persen. Sinergi Data Indonesia menyatakan bahwa dana riset ini berasal dari organisasi, bukan dari partai manapun dan data yang diperoleh sangat rahasia.  [merdeka]