Koalisi dengan PAN dan PPP Sudah Final, Benarkah?

Meskipun dari kubu Koalisi Merah Putih selalu menyatakan bahwa partai-partai dalam koalisinya hanya tunduk pada Prabowo, tetapi hal yang berbeda diungkapkan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga yang mengatakan negosiasi koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendekati tahap final.
"Pak Jokowi juga sudah menyampaikan. Artinya, komunikasi sudah mendekati final. Komunikasi antarkami berjalan sangat baik dan cair sekarang," katanya kepada Tempo di Jakarta, Senin (22/9/2014).
Dia optimistis kedua partai itu akan bergabung dan sejalan dengan partai penyokong Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, ada saling pengertian antara PPP, PAN, dan partai penyokong Jokowi-JK terkait dengan isu-isu seperti UU MD3, pilkada langsung, dan bagaimana bersama-sama membangun jalannya pemerintahan ke depan. "Ada saling pengertian bahwa bisa lebih baik kalau bisa bersama-sama demi kebaikan masyarakat," katanya.
Selain itu, Eriko menyebutkan kehadiran PPP dan PAN dalam Rapat Kerja Nasional PDIP di Semarang menjadi sebuah bukti bahwa komunikasi hanya tinggal finalisasi. Jika ada pernyataan dari pihak PPP maupun PAN bahwa kehadiran mereka hanya bentuk silaturahmi politik, Eriko menilai ada urusan internal PPP dan PAN yang masih harus diselesaikan dan tidak bisa diintervensi. "Itu, kan, internal mereka, jadi akan diselesaikan dulu. Kapankah itu, ya, tergantung mereka. Kita terbuka dan menunggu saja," ujarnya.
Perwakilan PAN dan PPP memenuhi undangan untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Semarang. Mereka adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo, serta Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.
PAN dan PPP selama ini tercatat merupakan bagian dari Koalisi Merah Putih, kumpulan partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu lalu. Koalisi Merah Putih berbeda sikap dengan koalisi PDI Perjuangan dalam berbagai hal, termasuk soal mekanisme penentuan pimpinan DPRD, DPR, MPR, dan alat kelengkapannya, serta RUU Pemilihan Kepala Daerah. Dua persoalan tersebut akan ditentukan dalam waktu dekat ini.  [tempo]