"Setahu saya dari yang hadir pertemuan kemarin Rapimnas, garis kita darimanapun mendukung kebijakan yang pro rakyat, dan kita menempatkan partai yang independen," ujarnya, Senin (22/9/2014).
Zarkasih menuturkan, sebaliknya jika kebijakan yang tidak pro rakyat maka akan ditentang, dan PPP tidak ada di koalisi partai pendukung Jokowi. Begitu juga dengan Koalisi Merah Putih (KMP), saat ada kebijakan yang didorong KMP tidak pro rakyat tentu PPP juga akan menolaknya.
"Istilahnya kami itu partai Amar Ma'ruf nahi munkar," tegasnya.
Mengenai kabar kursi menteri yang kabarnya disebut-sebut disodorkan ke PPP, Zarkasih menepisnya. Kata dia, kalau PPP mengharapkan kursi Menteri sama saja partainya tidak ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat.
"Jadinya enggak ikhlas dong, jadi nyari posisi. Kita usung kalau program Jokowi yang pro rakyat, jadi semangatnya hanya itu. Enggak ada kita enggak minta (menteri). Kalau programnya tidak bagus ya kita tolak," pungkas politisi senior PPP ini.
Diketahui, PPP disebut PDIP sebagai salah satu partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih akan merapat ke koalisi partai pendukung Jokowi. Konflik internal dan kehadiran elit PPP dalam Rakernas IV PDIP di Semarang dianggap sebagai proses merapatnya partai ini. [okezone]
Siapapun kalau diberi kesempatan untuk ikut serta membangun bangsa dan negara demi untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat , itu adalah merupakan tujuan hidup setiap manusia yg hakiki , untuk menebarkan manfaat bagi kemanusiaan yaitu rahmatan lil alamin. Untuk itu semestinya tidak boleh menolak kalau memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. jadi tanggung jwb untuk partisipasi membangun negeri ini tidak bisa dipisahkan oleh sekat2 apapun termasuk parpol maupun gol apapun. Lebih baik sebagai eksekutor di pemerintahan. dmk
BalasHapus