Senin, 22 September 2014

Gerindra Pastikan PAN dan PPP Tetap Setia pada Prabowo Sampai Kapanpun

Ketua Fraksi PAN Tjatur Spato Edy menjawab spekulasi bergabungnya PAN ke kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dengan menyatakan tak ada jaminan partainya tetap berada di Koalisi Merah Putih. Apa tanggapan Partai Gerindra?
"Gerindra punya pandangan yang tak tergantung pada orang lain, kita punya pandangan sendiri sejak awal," kata anggota Dewan Pertimbangan Partai Gerindra Martin Hutabarat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2014).
"Fraksi lain masih tetap sejalan dengan konsesus kita atau berubah, itu tidak menjadi pertimbangan bagi Gerindra," imbuh anggota komisi III DPR itu.
‎Martin menegaskan, sampai pada komunikasi terakhir rapat koalisi Merah Putih, PAN juga PPP menyatakan tetap berada di koalisi Merah Putih, tetap setia pada dan hanya pada Prabowo. Kehadiran mereka di Rakernas PDIP hanya silaturahmi.
"Nggak ada yang aneh, PAN dan PPP memberi tahu mengenai kehadiran mereka di sana," ujarnya.
‎"Saya tidak tahu bagaimana Jokowi bisa mengeluarkan statement seperti itu (yakin PAN dan PPP masuk kabinet), seolah sudah pasti PAN dan PPP bergabung dengan Jokowi," ujarnya.
‎Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN Tjatur Spato Edy yang turut hadir dalam Rakernas PDIP, menyebut tak ada jaminan partainya tetap di Koalisi Merah Putih.
"Jaminan apa? Nggak ada jaminan," ucap Tjatur sebelum menghadiri sidang paripurna MPR di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
‎Tjatur tak berkomentar banyak saat ditanya lebih jauh soal kehadirannya di Rakernas PDIP, termasuk kemungkinan partainya bergabung di kabinet Jokowi-JK. Ia hemat bicara dan sambil tergesa menolak memberi tanggapan lebih.
"Kita hanya hadiri undangan silurahmi," ucapnya tersenyum.  [detik]

1 komentar:

  1. Siapapun kalau diberi kesempatan untuk ikut serta membangun bangsa dan negara demi untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat , itu adalah merupakan tujuan hidup setiap manusia , untuk menebarkan manfaat bagi kemanusiaan. Untuk itu semestinya tidak boleh menolak kalau memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. jadi tanggung jwb untuk partisipasi ini tidak bisa dipisahkan oleh sekat2 apapun termasuk parpol. dmk

    BalasHapus