"Kami dalam rangka pimpinan DPD bertemu bertujuan untuk membangun komunikasi karena bagaimanapun transisi kepemimpinan ini kan penting dan Beliau lebih mengenal DPD sebagai lembaga negara," jelas Irman usai bertemu dengan Jokowi di Restoran Bunga Rampai, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).
Selain Jokowi, hadir pula sejumlah tim transisi di antaranya Rini Soemarmo. Mereka melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 45 menit.
"Banyak hal-hal yang perlu dibicarakan. Apalagi kita tengah mempersiapkan RUU kelautan yang menjadi inisiatif DPD, kita akan coba kejar semaksimal mungkin," imbuhnya.
Irman menjelaskan, postur APBN 2015 juga seharusnya dapat diselaraskan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Beberapa poin di antaranya terkait dengan pembangunan desa, pertanian, dan mengatasi kesenjangan sosial. "Sehingga kita harapkan Oktober tanggal 20 itu semua sudah on," ujar Irman.
"Contohnya UU Desa dana itu harusnya Rp 59 triliun sekarang yang teralokasinya hanya Rp 9 triliun sekarang kita masih devisit," sambungnya.
Di kesempatan yang sama, Jokowi menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi penting karena aspirasi daerah dapat tersampaikan dengan baik.
"Tapi yang penting hubungan seperti ini harus dieratkan kembali. Sekecil apapun kekurangan bisa kita koreksi. Permasalahan yang ada di desa, wilayah, kabupaten, kota perlu kita konsultasikan," ulas Jokowi. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar