Postur kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) menuai kritik. Apa yang dikemukakan Jokowi saat kampanye ternyata jauh dari kenyataan. Menurut Wasekjend DPP Partai Gerindra, Aryo
Djojohadikusumo, Jokowi telah melakukan penipuan pada rakyat.
“Belum
juga dilantik secara definitif, Presiden terpilih sudah mulai melanggar
janji kampanyenya,” kata Aryo, di sela acara diskusi dengan Tim Penggerak Aryo Center
di Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
Aryo jengkel karena Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya saat
kampanye bahwa pemerintahannya akan didukung oleh kabinet yang lebih
ramping, dibanding era SBY.
“Dia dulu bilang kalau terpilih akan
menyusun kabinet yang lebih ramping dari era SBY, dan semua akan diisi
oleh kalangan professional, karena koalisi mereka dibangun tanpa syarat.
Ia menjamin tidak akan ada bagi-bagi kursi bagi parpol pendukungnya,
buktinya?” tanya Aryo.
Sebagai bagian dari Koalisi Merah Putih,
Aryo yang juga anggota DPR RI terpilih dari Dapil DKI Jakarta III
menilai ini adalah bukti bahwa Jokowi-JK mulai melupakan janji-janji
kampanyenya.
“Satu per satu janji yang mereka kemukakan saat kampanye mulai dilupakan dan diingkari,” sesalnya.
Selain
kabinet yang tidak ramping, hal lain yang disoroti Aryo adalah soal
pembatasan subsidi BBM. Tiba-tiba parpol pengusung Jokowi yang dulu
menentang dengan lantang kenaikan harga BBM, berbalik meminta SBY segera
menaikan harga BBM.
“Melihat ketidakkonsistenan mereka ini,
saya sangat khawatir, terhadap nasib dan masa depan rakyat yang telah
memilih mereka. Sebagai wakil rakyat yang akan mewakili aspirasi di
parlemen, saya sangat prihatin melihat realitas ini,” ungkapnya.
Sementara
itu, saat ditanya tentang pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Aryo
mengatakan, itu merupakan jalan terbaik untuk bangsa ini. “Maraknya
korupsi di daerah, merupakan salah satu imbas digelarnya pilkada secara
langsung,” tutupnya.
Ya biasalah komentar seperti ini dilontarkan oleh pihak yang kalah pilpres apalagi dari gerindra yang langsung mengusung presiden. Masalah pilkada menurut saya jangan mengebiri hak politik rakyat dalam era demokrasi yang semakin baik dan transparan ini. Biarkanlah rakyat secara individu memilih sendiri para pemimpinnya di daerahnya masing2. Masalah ekses2- nya yang lain, itu yang harus dicari solusinya. Jadi jangan pangkas hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya masing2.
BalasHapus