Rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pilkada akan digelar 25
September mendatang. Mayoritas fraksi partai yang kini mendukung Pilkada
langsung membuat Jokowi yakin pemilihan lewat DPRD akan ditolak.
"Ya
kan Pemerintah sudah memberikan dukungan, itu (Pilkada langsung) kan
bisa," kata Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI-nya, Jalan Taman
Suropati, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2014).
Ia paham keputusan
Partai Demokrat (PD) yang akhirnya mendukung Pilkada langsung membuat
kubu pro Pilkada langsung lebih besar daripada kubu pro Pilkada via
DPRD.
"Pemerintah sudah mendukung, Demokrat juga memberikan
dukungan, dihitung kan bisa (pro Pilkada langsung pasti menang)," ujar
politisi PDIP ini.
Dalam rapat Panja RUU Pilkada di DPR, hanya
Gerindra, PKS, PPP dan Golkar saja yang tetap bertahan mendukung
pemilihan lewat DPRD. Mereka menilai pemilihan lewat DPRD akan menekan
anggaran dan meminimalkan gesekan di masyarat.
Sedangkan PDIP,
PKB, Hanura dan akhirnya Demokrat memilih mendukung Pilkada langsung
dengan alasan sudah sesuai dengan semangat demokrasi di Indonesia. [detik]
Ya ini sebenarnya ujian bagi partai penguasa saat ini ( Demokrat ) yang selama ini memimpin di bawah presiden SBY, yg mana pilkada yg selama ini berlangsung dilakukan oleh rakyat secara langsung sebagai individu yang mempunyai kekuasaan menentukan jalannya pemerintahan di daerahnya, ini sebenarnya adalah prestasi bagi pemerintahan SBY yang telah membuka kran demokrasi seluas2-nya, tetapi kalau kemudian kekuasaan rakyat itu diambil alih lagi oleh DPRD ini namanya mengebiri dan prestasi pemerintahan SBY dalam hal demokrasi hilang lagi. Karena inilah sebenarnya hakekat dari demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah masalah ada ekses2-nya, yang ini yang harus dicari solusinya. JANGAN KEMBALI LAGI KE BELAKANG. Tentu perlu juga dilakukan pendidikan demokrasi dan politik yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk menuju kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik untuk mengurangi ekses2 yg terjadi. SALAM DAMAI SELALU.
BalasHapus