Susahnya Cari Tambahan Koalisi Tanpa Mau Bagi-bagi Kursi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jauh-jauh hari sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak tinggal diam. Jokowi harus mencari teman koalisi baru agar kuat di Parlemen.
PKB punya alasan kuat. Jika ingin pemerintahan Jokowi berjalan efektif, mencari teman koalisi baru tidak bisa ditawar lagi. "Mau tidak mau Jokowi harus memiliki 50 plus satu di Parlemen," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR , Jakarta, Senin (18/8/2014).
Dia menjelaskan, PKB meminta adanya kepastian politik di Parlemen. Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus menarik partai lagi di koalisi Jokowi-JK. "Apapun caranya akan diarahkan ke sana kalau kami mau ada kepastian politik, itu hal yang harus dilakukan," imbuhnya.
Karding mengungkapkan, dari fakta yang ada, pemerintah baru akan efektif jika bisa mengamankan Parlemen. Dengan begitu, pemerintahan akan berjalan efektif. "Dari teori dan fakta yang ada harus 50+1, harus ada yang ditarik," ujarnya.
Sementara Jokowi mengaku setelah pelaksanaan pilpres dirinya sudah bergerilya mencari teman koalisi. Namun, hal itu tidak mudah. Belum ada partai yang merapat.
"Sudah berproses, tapi belum sepakat. Gimana dong? Yang penting syaratnya tanpa syarat," ujar Jokowi .
Jokowi mengakui, dengan tambahan kekuatan di Parlemen akan mempermudah persetujuan program-program dan kebijakan pemerintah ke depan. Sebab program dan kebijakan dapat dikerjakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR .
"Ya lebih mempercepat proses-proses persetujuan di dewan (DPR RI)," ujarnya.
Dia mengatakan, sudah bertemu dengan beberapa partai politik untuk penjajakan kerja sama. Hingga kini belum diperoleh kata sepakat antara dua belah pihak. Yang pasti syarat koalisinya tak berubah sejak awal, yakni tanpa syarat.
Di Parlemen, partai pendukung Jokowi-JK hanya mengantongi 207 kursi. Partai yang menjadi mitra Jokowi adalah PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Hanura.
Perolehan kursi pendukung Jokowi ini masih kalah jauh menghadapi Koalisi Merah Putih. Pendukung Prabowo-Hatta itu mencapai 292 kursi. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PKS dan PAN. Jika ada mekanisme voting, koalisi Jokowi-JK pasti kalah.
Apalagi setelah adanya amandemen Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Mekanisme penunjukan ketua DPR tidak lagi menjadi hak partai pemenang pemilu. Namun pemilihan ketua DPR melalui mekanisme voting atau pemilihan suara terbanyak. Sehingga setiap fraksi berhak mengajukan nama untuk menjadi ketua DPR.  [merdeka]