Senin, 18 Agustus 2014

Pencitraan Jokowi Buat Partai Lain Ogah Berkoalisi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dukungan partai politik sangat penting untuk mendukung jalannya roda pemerintahan. Karena itu dia membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung dengan dirinya. Beberapa partai sudah dikabarkan bersedia.
Dengan bertambahnya partai koalisi, maka mempermudah persetujuan program-program dan kebijakan pemerintah ke depan. Sebab program dan kebijakan dapat dikerjakan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Tetapi karena pernyataan-pernyataan idealis yang cenderung merupakan pencitraan dari Jokowi, banyak parpol menolak, bahkan terakhir dari PKB sendiri bergejolak ketika ada syarat harus melepas jabatan partai ketika jadi menteri Jokowi.
"Ya lebih mempercepat proses-proses persetujuan di dewan (DPR RI)," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/8/2014).
Dia mengatakan dirinya sebenarnya sudah bertemu dengan beberapa partai politik untuk penjajakan kerja sama. Namun, hingga kini belum diperoleh kata sepakat antara dua belah pihak. Yang pasti syarat koalisinya tak berubah sejak awal, yakni tanpa syarat.
"Sudah berproses, tapi belum sepakat. Gimana dong? Yang penting syaratnya tanpa syarat," ujar Jokowi. 

Sering Disebut "Ada Yang Mau Gabung" Tapi Kenyataannya ...
Di tempat terpisah politisi senior PDI Perjuangan Sidarto Dhanusubroto menyatakan, ada dua hingga tiga partai politik yang mendukung Prabowo-Hatta di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu sedang membangun komunikasi untuk bergabung dengan koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
"Ada dua sampai tiga partai yang merapat dan kami memang butuh kekuatan di Parlemen," ujar Sidarto di Jakarta, Senin (18/8/2014).
Saat ditanya partai politik yang dimaksud, Ketua MPR RI itu tak menampik bahwa salah satunya adalah Partai Demokrat. Spekulasi yang beredar menyatakan dua lainnya diperkirakan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Terkait hubungan dengan Partai Demokrat, selama ini komunikasi politik PDI-Perjuangan dengan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cukup baik di Parlemen. Komunikasi berjalan kurang lancar justru di antara kedua ketua umumnya, yakni Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam SBY.
Bagi Sidarto, Megawati selalu memiliki niatan baik memperbaiki hubungan dengan SBY.
Hasil Pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Jokowi-JK.  [merdeka,beritasatu]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar