Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta M Taufik
mengatakan, pembahasan mengenai pengunduran Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) masih panjang. Sebab legislatif masih harus menentukan
dahulu pengisi struktural dan komisi-komisi.
"Setelah dilantik,
kami harus menyusun tata tertib, kemudian membuat alat kelengkapan dewan
seperti pimpinan dewan, komisi per komisi, baru nanti membahas surat
pengunduran diri Pak Jokowi. Setelah itu baru ada jabatan kosong, Wakil
Gubernur," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/8/2014).
Mengenai
nama yang akan diusulkan mengisi posisi yang kosong, akan diberikan
kesempatan kepada partai pengusung, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra,
untuk mengajukan nama. Namun, tidak menutup kemungkinan partai lain juga
mengajukan nama. Lalu nama-nama tersebut akan dibahas oleh anggota
dewan dan ditentukan siapa yang akan menjadi pendamping Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok).
"Bisa jadi masing-masing partai mempunyai nama.
Itu akan kami sampaikan ke DPRD. Buat Gerindra yang penting komitmennya
mau mensejahterakan rakyat Jakarta," tegas Taufik.
Mengenai siapa
nama yang akan diajukan oleh Partai Gerindra, Taufik mengatakan, tidak
ingin terburu-buru. Karena dia menilai saat ini masih belum ada jabatan
yang kosong di eksekutif. Terlebih pengunduran diri Jokowi kemungkinan
masih satu atau dua bulan mendatang.
"Belum. Masih jauh. Wagub
itu masih dijabat Ahok. Ini butuh waktu panjang sekitar 1 sampai 2
bulan. Ini orang kegeeran saja mau duduk sebagai wagub," tegasnya.
Dia
menambahkan, tidak menutup kemungkinan dua jabatan eksekutif tertinggi
di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan diisi oleh kader
partainya. Sebab menurutnya tidak ada larangan mengenai itu.
"Ya boleh-boleh sajakan," tutup Taufik. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar