"Bawaslu harus bersikap tegas terhadap sikat tidak kooperatif Jokowi. Sebagai institusi negara Bawaslu tidak boleh ragu untuk memanggil paksa Jokowi," kata Tim Advokasi Prabowo-Hatta Habiburokhman di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Jumat (6/6/2014).
Di sisi lain, Habiburokhman menyebut sikap Jokowi arogan. Pasalnya, dia menilai Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu tidak menghargai Bawaslu.
Dia menambahkan, seharusnya Jokowi paham terhadap tugas Bawaslu. Sebab, keterangan Jokowi merupakan unsur penting terhadap dugaan perkara itu. Habiburokman juga mendesak agar Jokowi sendiri yang memberi keterangan.
"Kehadiran Jokowi tidak bisa diwakilkan kepada siapapun termasuk kepada kuasa hukumnya karena Jokowi sendiri yang paham apa yang dia maksud dengan ajakan memilih nomor dua saat berpidato di KPU. Hal ini mirip dengan keterangan seorang tersangka yang juga tidak bisa diwakilkan kepada siapapun," jelasnya.
Selain itu, Habiburokman juga menyarankan sebaiknya Jokowi mendatangi Bawaslu kota terdekat bila alasannya kesibukan kampanye.
"Jika Jokowi punya niat baik memenuhi panggilan Bawaslu, maka lokasi panggilannya bisa disesuaikan dengan lokasi tempat Jokowi berkampanye," terangnya.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut dua Hatta Rajasa pada Kamis (5/6) kemarin, sudah menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedatangannya guna mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu.
Seperti diketahui, Bawaslu memangil pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Pemanggilan itu lantaran keduanya diduga melakukan pelanggaran Pemilu.
Pasangan Jokowi-JK dipanggil disebabkan pidato singkat Jokowi saat pengambilan nomor urut yang mengajak masyarakat memilih pasangan nomor urut dua atau Jokowi-JK. Sedangkan, pasangan Prabowo-Hatta, terkait penyampaian visi-misi mereka pada acara Partai Demokrat di Hotel Grand Sahid yang disiarkan secara langsung tvOne. [dan/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar