"Yang namanya lelang itu berdasarkan penawaran tertinggi dan gagasan atau metode dengan melelang suatu jabatan seperti itu tidak cocok dilakukan," kata Ryas saat menjadi pembicara dalam seminar pemerintahan yang diselenggarakan di Hotel Clarion Makassar, Senin (9/12/2013).
Penasehat presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi itu, mengatakan, lelang jabatan untuk mengisi kekosongan beberapa perangkat daerah di pemerintahan bukanlah hal yang cocok karena sistem birokrasi di pemerintahan tidak seperti dengan pemilihan kepala daerah yang politis.
Menurut dia, cara tepat yang harus dilakukan oleh kepala daerah yakni dengan melakukan uji kompetensi berdasarkan kelayakan pangkat dan jabatan.
"Jika prasyarat pangkat dan jabatannya sudah memenuhi untuk menduduki jabatan tertentu, masih ada ujian lainnya yang harus dilakukan setiap calon pejabat yakni dengan melakukan uji kompetensi," katanya.
Setiap pegawai yang dinyatakan lulus semua fase yang dipersyaratkan serta telah melakukan uji kompetensi bisa diketahui kemampuan seorang pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan itu.
Namun, meskipun secara kepangkatan dan jabatan sudah memenuhi syarat tetapi kemampuannya setelah mengikuti uji kompetensi di bawah standar yang ditentukan, tetap tidak akan digunakan karena masih ada pegawai lainnya yang akan memenuhi kriteria tersebut.
"Di Indonesia ini banyak orang pintar dan dalam setiap daerah pemerintahan pasti banyak pegawai yang memenuhi syarat kepangkatan dan jabatan. Cara paling tepat memilih pegawai yang akan ditetapkan yakni dengan melalui uji kompetensi sehingga kualitas pegawai itu diketahui cocoknya di mana," ucapnya.
Ryas Rasyid menyatakan lelang jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak cocok diterapkan di Indonesia.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar