Jokowi, Ahok,Gamawan Fauzi dan Skenario Pembubaran FPI

Semakin banyak yang “jengah” dengan sepak terjang FPI di negeri ini. Sementara FPI makin kokoh dengan mendapat “backing vocal” Menteri dalam negeri Gamawan Fauzi. FPI yang mengatasnamakan sebagai ormas Islam paling “berani” saat ini. Jangan kan hanya Jokowi (Joko Widodo)-Ahok (Basuki Tjahaj Purnama) yang masih level gubernur dan wakil, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang notabene presiden RI saja ‘ditantang’ dan dikatain “pecundang” oleh panglima besarnya habib Rizieq.
Di DKI sepak terjang FPI ini sudah bisa dikatakan meresahkan masyarakat. Para anggotanya yang militan ini kadang berbuat “anarkis” tak terkendali. Walau misi mereka adalah amal makruf nahi mungkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) namun cara-cara yang dilakukan juga dengan kekerasan.
Isu-isu dan bocoran dokumen dari wikilieks yang menyatakan bahwa FPI mendapat dukungan dan sokongan dana dari petinggi-petinggi Polri juga masih simpang siur kebenarannya. Tapi sepertinya FPI ini sebagai banpolnya para polisi yang tak mau berurusan langsung dengan hal-hal yang bisa mengotori seragam polisi.
Pernah nonton film India yang dalam salah satu adegannya seseorang menyuruh orang lain yang menyamar sebagai penjahat untuk mengganggu seorang wanita. Kemudian orang yang menyuruh tadi pura-pura menghajar penjahat itu agar mendapat simpati dari sang wanita dan akhirnya wanita itu bisa jatuh hati dengan laki-laki yang pura-pura baik tadi. Nah, skenario inilah yang sedang dimainkan antara “seseorang” dan FPI. Untuk menarik perhatian masyarakat maka memanfaatkan FPI. Hal ini bertujuan agar Islam dibenci karena kelakuan FPI tersebut.
Kembali ke topik bahwa Jokowi-Ahok duet pemimpin di DKI sedang masuk kedalam pusaran perseteruan antara FPI. Lalu apa peran Gamawan Fauzi yang notabene sebagai mendagri? Gamawan Fauzi adalah tokoh sentral yang seharusnya punya kekuatan untuk membubarkan FPI. Atau setidaknya mendagri bisa mengeluarkan larangan bahwa FPI adalah ormas terlarang. Tapi nyatanya hal ini tidak dilakukan oleh Gamawan Fauzi. Padahal SBY sebagai atasannya telah memerintahkannya. Dalam hal ini seharusnya Gamawan mendapatkan sanksi karena melanggar perintah atasan.Anehnya Gamawan Fauzi tak mendapatkan sanksi apapun dari SBY.
Jokowi-Ahok sebagai pimpinan tertinggi di DKI bisa saja membuat aturan untuk melarang FPI di DKI Jika memang seluruh warga DKI menghendaki. Nyatanyakan tidak demikian, warga DKI hanya bisa mengelus dada. Sebenarnya warga punya kekuatan dengan mengumpulkan tanda tangan dan mengirim surat keberatan kepada Gubernur atas tindak tanduk FPI. Dengan surat itulah Jokowi dan Ahok bisa bertindak melarang FPI melakukan aksi-aksinya di DKI.
Sebenarnya jika memang FPI tidak didukung oleh “orang sakti’ di negeri ini siapapun dia, maka tak sesulit ini untuk membubarkan FPI. Bukti-bukti pelanggaran HAM yang dilakukan FPI sebenarnya sudah banyak. Namun hal itu tak cukup untuk bisa membubarkan FPI.
Jika FPI dibubarkan mereka juga dengan mudah membentuk ormas baru dengan nama yang berbeda. Setiap ormas memerlukan dana untuk menghidupi mereka. Sumber dana inilah yang sebenarnya yang membuat ormas-ormas seperti FPI subur di Indonesia. Darimana FPI mendapatkan dana? Ada dugaan bahwa FPI mendapat setoran dari tempat maksiat yang “bekerjasama” dengan FPI. Sedangkan yang di “sweeping” dan dihancurkan adalah tempat maksiat yang tidak membayar setoran.
Ada juga dugaan aliran dana dari konglomerat yang kelebihan duit sengaja memelihara ormas-ormas seperti ini untuk menggoyang stabilitas dan keamanan negeri ini. Tujuannya untuk apa? Mungkin hanya sebagai kesenangan saja karena dengan uangnya dia bisa “mengobok-obok” keamanan dan stabilitas Indonesia. [/Gunawan]

Sumber :
kompasiana.com