Beberapa program Jokowi yang masih terganjal di DPRD DKI antara lain proyek MRT, pemberian suntikan dana kepada Bank DKI, dan pendirian BUMD PD Transjakarta.
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, menilai komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI tergolong tak semesra pemimpin daerah ke rakyatnya.
Hal itu terlihat dari banyak hal, mulai dari banyaknya program yang mandek di meja dewan, aksi walk out Fraksi PPP saat paripurna, interpelasi, pembentukan panitia khusus, dan sederet lainnya.
"Artinya, indikatornya harus komunikasi formal, seberapa besar dukungan DPRD terhadap semua program Pemprov DKI," kata Siti, Senin (16/9/2013).
Soal siapa yang mengalah, Siti memaparkan tugas dan fungsi kedua institusi tersebut. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi DKI sebagai pembuat kebijakan, tetapi di sisi lain harus melalui pisau tajam para wakil rakyat terlebih dahulu untuk ditinjau ulang.
Secara struktural, jika pengajuan program tersebut tidak gol, yang disalahkan adalah Pemprov DKI. Pada titik inilah, lanjut Siti, pimpinan daerah harus piawai berdiplomasi. Diplomasi yang dimaksud tentu bukan lobi-lobi di ruang tertutup. Namun, bagaimana Pemprov DKI mengegolkan programnya tanpa harus membuat "tangan kotor" dengan lobi.
"Secara struktural, artinya kalau OK dengan rakyatnya, harus OK juga dengan wakilnya. Itu karena Pemprov butuh dukungan konkret dari DPRD. Idealnya mereka menjaga pola relasi," lanjutnya.
Entah bagaimanapun juga rupa wakil rakyat DKI, kata Siti, secara struktural Pemprov DKI wajib meraih dukungan. Soal etika, pelanggaran, sikap para anggota dewan itu adalah soal lainnya. Meski diakuinya, pertanyaan "haruskah Jokowi-Ahok mengalah kepada DPRD?" tetap tebersit.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar