Gerindra Peringatkan PDI-P dan Jokowi soal Kontrak Politik

Partai Gerindra memperingatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) soal kontrak politiknya. PDI-P dinilai memiliki dua kontrak politik bersama Partai Gerindra.
Kontrak pertama yakni terkait koalisi Pemilu 2014 dan kontrak kedua yakni janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader PDI-P untuk menuntaskan masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengaku tak bermaksud menjegal langkah Jokowi maju sebagai salah satu kandidat capres.
“Kalau itu (capres) urusan Jokowi dan PDI-P. Kami hanya mengingatkan, janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta,” ujar Suhardi saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013) malam.
Sementara itu, terkait kontrak politik dengan PDI-P yang dibuat pada Pemilu 2009 lalu, Suhardi mengatakan, hal itu menjadi urusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
“Biar mereka yang bicara. Tapi yang pasti partai ini bulat mendukung Prabowo dan berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat termasuk PDI-P,” ucap Suhardi.

Pada Pemilu 2009, PDI-P dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan yakni Megawati-Prabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI-P akan mendukung Prabowo sebagai capres.
Kontrak politik saat itu dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI-P yakni Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat.
Namun, terkait soal kontrak politik itu, Suhardi membantah partainya mencoba memanas-manasi PDI-P menjelang perhelatan akbar 2014 nanti.
“Kami tidak merasa memanasi. Itu hal yang biasa dalam berpendapat. Hubungan kami sejak dahulu baik sampai sekarang. Kami ketemu ketika acara Pak Taufiq Kiemas di Teuku Umar,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014.
“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo.
Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI-P, bukan partai lain. 

Sumber :
kompas.com