"Terdapat tanah yang ada di ujung Jalan Thamrin, di sebelah Hotel Sari Pan Pasific sampai menteri ESDM dan itu tembus sampai ke Jl Sabang, tanah besar sekali. Tanah statusnya milik Pemda DKI dan sekarang dijadikan modal Bank DKI," tutur Yusril Ihza Mahendra soal permasalah Bank DKI.
Hal tersebut dikatakannya usai melepas kepulangan Jokowi dari kediamannya, Jl Karang Asem Utara No. 32, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2013).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan permasalahan muncul karena tanah yang berstatus milik Bank DKI tidak bisa dimanfaatkan. Bank DKI selalu kalah di pengadilan karena bermasalah dengan pembeliannya.
"Konon perusahaan yang lama itu sudah diakuisisi dengan perusahaan lain, karena itu Bank DKI selalu kalah, bahkan sampai MA," tutur Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan membantu Jokowi menyelesaikan masalah Bank DKI. Kelak jika sengketa lahan sudah rampung, Yusril meminta pemprov DKI memanfaatkannya untuk keperluan umum.
"Sebaiknya kita duduk bareng dan secara bersama mencari jalan keluarnya, dan pemerintah DKI dapat memanfaatkan tanah itu, menyerap tenaga kerja, dapat pajak, dan bisnis dapat berjalan. Yang paling penting adalah negosiasi dan niat baik sebenarnya," ujarnya.
Di sisi lain Yusril dan Jokowi juga membicarakan masalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan parkir waduk pluit, sudahkah sesuai dengan aturan hukum. Yusril mengatakan Jokowi tidak perlu resah akan masalah hukum, karena yang paling penting adalah rakyat kecil merasa terayomi, dan kepentingan mereka terpenuhi.
"Sebenarnya menyelesaikan masalah-masalah seperti itu kan tidak sepenuhnya pakai hukum, pastinya pemerintah DKI menyelesaikan masalah ini dengan baik, dan Pak Jokowi sudah sangat baik. Kalau pakai hukum, orang kecil itu kalah semua, yang terpenting kebijaksanaan dari pimpinan," tutup Yusril Ihza Mahendra.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar