Sandy menyatakan tak terlalu tahu alasan Jokowi menunda janjinya kepada warga Bukit Duri. "Sepertinya alasan politis," ujarnya. Menurutnya, Jokowi seolah tersandera kepentingan politik dengan pemerintah pusat untuk menjalankan programnya. Namun ia mengaku masih percaya sang Gubernur dapat merealisasikan janjinya itu. "Makanya kami suka datang dan meyakinkan kalau ia tidak sendiri," ujarnya.
Salah satu analisis Sandy terkait dengan terkatung-katungnya proyek kampung deret adalah karena bentrok dengan program pemerintah pusat. "Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum berencana bikin megaproyek," ujarnya. Proyek raksasa itu akan merelokasi 34 ribu keluarga di bantaran Kali Ciliwung ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa). "Itu menggelikan," ujarnya sambil tertawa. Menurutnya, megaproyek tersebut sulit untuk direalisasikan.
Menurutnya, relokasi bukanlah solusi yang tepat. Apalagi dipindah ke rusunawa. "Mereka harus menyewa, uang dari mana?" ujarnya. Maka itu digodoklah desain kampung susun, yakni pembangunan kampung bertingkat yang berjarak aman dari bantaran kali.
Konsep ini telah disetujui oleh mayoritas warga Bukit Duri. Itu syarat yang pernah diajukan Jokowi agar proyek ini gol. Syarat lain adalah pengelolaan proyek ini transparan dan dikelola masyarakat. Terakhir, pembiayaan kampung ini tidak boleh terlalu mahal. "Sudah kami sesuaikan syaratnya," ujarnya.
Namun kenyataannya dalam pertemuan terakhir dengan Dinas Perumahan DKI Jakarta, 4 April lalu, Jokowi masih hanya bermodal niat untuk membangun kampung susun. "Pemda tak keberatan dengan kampung susun, asal naik ke atas dan memberi ruang untuk pemeliharaan sungai," begitu bunyi salah satu butir dari hasil rapat tersebut. Namun hingga kini, belum terlihat ada kemajuan dari janji yang sempat ditawarkan Jokowi itu. "Kami jadi hanya diberi harapan saja kalau begini," ujar Sandy, mengakhiri pembicaraan.
Sumber :
www.tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar