Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memimpin langsung jalannya public hearing tersebut mulai pukul 10.00 WIB. Bila sesuai rencana, public hearing akan melibatkan semua pihak terkait. Mulai dari dewan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan elemen masyarakat lainnya.
Perlu diketahui, APBD DKI 2013 menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menopang program ini. KJS diluncurkan oleh Jokowi pertama kali pada 10 November 2012. Dengan kartu ini, seluruh warga ber-KTP DKI bisa mendapat layanan kesehatan gratis di puskesmas, dan rujukan rawat inap di kelas III rumah sakit yang bekerja sama. Targetnya, 4,7 juta warga DKI yang masuk dalam kategori miskin.
Namun, di tengah berjalannya program ini, KJS memicu lonjakan jumlah pasien di rumah sakit sampai 70 persen. Buntutnya, ruang-ruang rawat inap menjadi penuh dan banyak warga tak tertampung. Menurut Jokowi, lonjakan pasien di rumah sakit dipicu perilaku masyarakat yang meloncati mekanisme program KJS, terlebih kondisi puskesmas dan rumah sakit yang masih serba terbatas.
Berulang kali Jokowi mengimbau bahwa warga pemegang KJS baru dapat merujuk ke rumah sakit setelah memiliki surat rujukan dari puskesmas. Namun, hal itu tak diindahkan. Masyarakat mencari cara untuk langsung mendapatkan layanan rumah sakit tanpa membawa surat rujukan dengan cara datang malam hari dan memberi alasan puskesmas sudah tutup.
"Seharusnya evaluasi itu setelah enam bulan, tapi ini baru (empat bulan) langsung kami evaluasi, enggak apa-apa," kata Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar