Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini menggelar rapat
dengar pendapat mengenai optimalisasi Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Sayangnya sempat terjadi kericuhan dari perwakilan warga gara-gara
berebutan menyampaikan aspirasinya.
Acara berlangsung di ruang
Balai Agung, Balaikota DKI, Jakarta Pusat, dimulai sejak pukul 10.00
WIB, Rabu (27/3/2013). Perwakilan warga yang hadir, bahkan ada yang
membentangkan spanduk ukuran 1x2 meter, bertuliskan 'KJS Harga Mati'.
Beberapa warga pun berusaha untuk mengambil microphone agar bisa
berbicara.
Kejadian tersebut terjadi tepat disamping kanan tempat
duduk Jokowi. Melihat aksi tersebut, beberapa orang pengawal Jokowi dan
polisi berseragam langsung bertindak untuk menenangkan warga. Akhirnya
mereka pun diberikan kesempatan untuk bicara.
Menurut Rizal,
salah seorang perwakilan warga, dia meminta agar Jokowi memberikan
sanksi tegas bagi rumah sakityang tidak mau bekerjasama mendukung
program KJS tersebut.
"Masukan sudah ada, ucapan terima kasih
sudah ada, kritikan juga sudah ada. Yang mau saya tanyakan adalah,
sanksi apa yang Pak Jokowi berani berikan untuk rumah sakit yang tidak
mendukung KJS? Kenapa tidak dicabut saja ijinnya Pak?" gugat warga yang
bernama Rizal.
Senada dengan Rizal, menurut Eni, salah seorang
pendamping pasien di RS Tarakan, Jakarta Pusat, meminta Jokowi untuk
menindak tegas rumah sakit swasta yang menolak KJS. Dia pun memberikan
masukan agar seluruh rumah sakit, terutama rumah sakit yang bekerjasama
dengan Pemprov DKI Jakarta tidak menggunakan sistem kelas untuk rawat
inap.
"Tindak tegas rumah sakit, terutama yang swasta yang
menolak KJS. Jangan kembali lagi ke surat keterangan miskin. Kemudian,
kenapa tidak setiap rumah sakit dibuat tanpa kelas, terutama yang
daerah?" ujar Eni.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar