Jokowi seakan menjadi harapan baru warga Jakarta, setiap kebijakannya
selalu menjadi sorotan. Agar tidak mencederai kepercayaan publik,
sebaiknya Jokowi berani memulai setiap kebijakan yang dianggap mampu
memperbaiki Jakarta dan berani melakukan evaluasi setelahnya.
"Coba
saja dulu lah. Baru setelah itu ada evaluasi. Berani memulai dan berani
evaluasi. Pak Jokowi harus berani mengambil sikap. Dia harus memberikan
alasan misal yang ini kurang tepat, dan ada yang lebih tepat," kata
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, saat
berbincang, Selasa (26/3/2013) malam.
Hal terbaru terkait
penerapan kebijakan plat nomor ganjil genap. Kemungkinan Jokowi menunda
penerapannya dan bahkan menggantinya dengan sistem jalan berbayar
elektronik atau eletronic road pricing (ERP).
"Kalau jumlah
busnya belum siap ya tidak benar juga kalau kita paksakan. Jadi
kelihatannya setelah mengkaji, beliau memutuskan untuk langsung ke ERP,"
kata Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (26/3).
Yayat
menilai, Jokowi tidak langsung menunda bahkan membatalkan setiap
kebijakan yang telah ia katakan pada publik. Untuk kasus ganjil genap,
sebaiknya dimulai dengan sehari-dua hari. Setelah berjalan tiga bulan,
baru dievaluasi.
"Jangan cepat-cepat dibatalkan. Memang tingkat
efektivitasnya masih dipertanyakan, bagaimana tahu kalau tidak dicoba.
Misalkan diberlakukan tiap hari Rabu Kamis, Rabu ganjil atau sebaliknya.
Berjalan beberapa waktu masyarakat akan merasakan dampaknya. Disitulah
dilakukan evaluasi," jelasnya.
Menurut Yayat, jika suatu
kebijakan belum memiliki landasan kuat untuk diberlakukan, sebaiknya
Jokowi tidak buru-buru menyampaikannya kepada publik.
"Jangan
sampai dikasih jebakan-jebakan yang sebenarnya belum siap untuk di
realisasikan. Itu hanya membuat dampak psikologis pada masyarakat. Bisa
mencederai kebijakan pak Jokowi," lanjutnya.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar