Jokowi beralasan, Budi terpilih karena di dalam rekomendasi Kompolnas ada nama mantan ajudan Megawati Soekarnoputri.
Hal ini juga yang dijadikan alasan tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan. Budi diklaim tak pernah terbukti punya rekening gendut yang mencurigakan.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Saputra Hasibuan, mengkonfirmasi lembaganya siang ini akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu, kata Edi, membahas ihwal pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian RI.
"Kami diundang ke Istana, diajak diskusi oleh Presiden mengenai pencalonan Kapolri," kata Edi saat dihubungi, Selasa, 13 Januari 2015. "Nanti kami juga akan memberikan beberapa masukan dan saran kepada Presiden."
Edi mengatakan nanti dirinya akan menyampaikan perkembangan dan opini terkini ihwal polemik penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu. "Terutama mungkin akan dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan nanti juga akan mengklarifikasi ihwal rekomendasi yang diberikan Kompolnas kepada Jokowi. Edi menilai, dalam memberikan rekomendasi kepada Jokowi, lembaganya sudah berusaha independen tanpa berpihak kepada salah satu calon Kepala Kepolisian tertentu.
"Karena kami menghargai hak prerogatif presiden dalam memilih calon Kapolri," ujarnya. "Makanya saat itu kami memberikan nama lebih dari satu calon."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan ini dikecam beberapa pihak. Musababnya, Budi diduga memiliki rekening gendut dengan nilai miliaran rupiah. Penunjukan Budi sebagai calon tunggal Kapolri ini juga tidak melibatkan KPK dan PPATK. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar