"Ini membuktikan bahwa presiden Jokowi tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan," ungkap Heri Budianto, pakar Komunikasi Politik dan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute kepada Tribunnews.com, Selasa (13/1/2015).
Kata Heri, Sejak awal penolakan beberapa elemen masyarakat atas nama Budi Gunawan yang diajukan sebagai Kapolri terjadi. Penolakan itu karena tidak seragamnya Presiden menerapkan standard dalam menentukan pejabat negara khususnya ditubuh kepolisian dengan tidak melibatkan KPK dan PPATK menunjukkan bahwa presiden tidak konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Tidak konsisten ini khususnya dalam konteks pemilihan pembantu presiden. Soal kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan."
Menurut Pengamat Politik ini, ini adalah tamparan berat bagi presiden dan mestinya ini menjadi pembelajaran agar kedepan lebih baik dan tidak membuat standard berbeda.
Sangat disayangkan, diawal ketika anggota kabinet dipilih, masyarakat memberikan apresiasi kepada presiden. Namun soal kapolri presiden tak konsisten.
"Dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen BG ini, presiden sebaiknya memberikan keterangan press kepada publik, untuk menghindari penilaian negatif presiden," ungkapnya.
"Jika presiden tidak memberikan penjelasan soal ini, maka penilaian terhadap presiden semakin negatif, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan lawan-lawan politik Jokowi yang menyatakan Jokowi tunduk pada tokoh-tojoh partai tertentu," pungkasnya. [tribun]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar